SURABAYA (Suarapubliknews) – Beberapa perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Jawa Timur yang terlibat aksi demo di depan Kantor DPRD Jawa Timur, akhirnya mendapatkan respon dari Kusnadi,SH.Mhum Ketua DPRD Surabaya.
Setelah digelar dialog interaktif antara perwakilan mahasiswa dengan anggota DPRD Jatim, Kusnadi selaku pimpinan sepakat membubuhkan tandatangannya di draft surat bernomor 161/050/2019 dengan kop DPRD Jatim dan bermaterai yang isinya enam (6) tuntutan, yakni:
1. Mendesak pemerintah menerbitkan Perppu untuk pembatakan UU KPK dan merevisi kembali UU PK yang sekarang sudah ada.
2. Mendesak pemerintah untuk menolak RKUHP dan meakukan pembahasan kembali pasal –pasal yang dianggap bermasalah.
3. Menolak RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak epada pekerja dan buruh
4. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan
5. Mendesak pemerintah untuk mengusu tuntas permasalahan KARHUTLAH dan memfasilitasi masyarakat yang terdampak
6. Mendorong pemerintah agar segera menyelsaikan permasalah konflik di Papua serta membuka ruang dialog yang sebesar besarnya bersama masyarakat Papua agar Rasisme tidak terjadi lagi.
Namun, dalam surat yang beredar di jaringan medsos mahasiswa tersebut, belum tertulis keterangan soal tanggal berapa surat tersebut akan dikirimkan. (q cox)
