SURABAYA (Suarapubliknews.news) – Setelah menerima dan mendengar keluhan para Kepala Sekolah SMP Swasta di Kota Surabaya, Komsi D DPRD Surabaya spontan mengundang (memanggil) Kadispendik dengan tujuan dimintai penjelasan.
Hal ini disampaikan H Junaedi Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya yang mengatakan jika seharunya Pemkot Surabaya (Wali Kota) bisa mengayomi keberadaan sekolah-sekolah swasta melalui kebijakan yang diluncurkan.
“Harusnya Walikota bisa mengayomi dan peduli karena kebijakan Dispendik saat ini dirasa tidak berkeadilan terutama soal perimaan siswa, karena mereka sudah bersurat beberapa kali, alasannya belum ada penerimaan,” kritiknya. Selasa (28/8/2018)
Politisi Partai Demokrat ini menuturkan jika pihaknya melakukan respon cepat dengan langsung memanggil Kadispendik Surabaya hari ini juga (siang), agar segera bisa mendapatkan solusi yang cepat.
“Makanya sore ini juga kami memanggil Kadispendik Surabaya untuk dimintai keterangannya, undangan sudah diluncurkan, kami sangat berharap yang bersangkutan bisa datang, bukan wakilnya, karena catatannya undangan tidak boleh diwakilkan,” terangnya.
Un tuk dikethaui, usai kisruh yang sempat terjadi pada PPDB (Program Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2018, para Kepala Sekolah SMP Swasta di Kota Surabaya mengadu kepada jajaran DPRD, Selasa (28/8/2018).
Salah satu pokok aduan mereka adalah skema PPDB agar sekolah-sekolah Swasta tidak kekurangan siswa.
“Saat ini teman-teman SMP Swasta mengalami penurunan siswa secara drastis. Hingga 70 persen,” kata Erwin Darmogo, Koordinator MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP Swasta Kota Surabaya.
Lebih lanjut, menurut Erwin, apabila tidak skema PPDB yang jelas dan transparan maka bukan tidak mungkin akan semakin banyak SMP Swasta yang gulung tikar di Kota Surabaya. “Dan skema PPDB itu harus melibatkan kami dari pihak swasta ini dalam perancangannya,” tegas pria yang juga Kepala Sekolah SMP YBPK 1 ini.
“Kalau kami terus dibiarkan saja seperti ini, maka kejadian penurunan jumlah siswa hingga 70 persen di tahun ajaran 2018/2019 akan kembali terjadi,” tambah Erwin.
Pada kesempatan ini, Ia bersama rekan-rekan MKKS SMP Swasta Kota Surabaya juga berharap agar diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan Wali Kota ataupun Kepala Dinas Pendidikan terkait masalah PPDB.
“Kami ingin bisa berdialog untuk menyampaikan uneg-uneg kami langsung kepada Bu Risma ataupun Kadispendik,” Erwin berharap.
“Beberapa tahun yang lalu memang kami pernah diajak berdialog. Tapi akhir-akhir ini sudah tidak pernah lagi. Tidak pernah diajak dialog soal PPDB. Hanya seputar TPP saja,” pungkasnya. (q cox)
