SURABAYA (Suarapubliknews) – Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi serius protes Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, terkait bantuan dua mobil laboratorium polymerase chain reaction (PCR) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dua mobil lab PCR yang seharusnya diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 di Kota Surabaya justru dialihkan ke daerah lain.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, selama ini masyarakat tahu bagaimana Risma selalu bekerja keras untuk warganya tanpa mengenal lelah. Ia menilai, Risma adalah sosok kreatif yang mampu menjadikan Surabaya bersih dan begitu indah. Namun, ada hal yang harus dipahami bahwa Kota Surabaya itu tempat dimana berlokasi beberapa rumah sakit rujukan penangganan Covid-19.
“Surabaya berpenduduk terbanyak di Jawa Timur. Sangatlah disayangkan jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19 di Kota Pahlawan tersebut,” kata Hasto seperti dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2020).
Karena itu, pihaknya berharap kepada Gubernur dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu, dan harus menghindari ego kepemimpinan.
“Seluruh kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan wajib ke depankan kepentingan rakyat, tanpa membeda-bedakan pilihan politik warganya, dan juga tidak boleh ada diskriminasi atas SARA. Semua harus kedepankan kerja gotong royong untuk kemanusiaan. Kini saatnya terus kembangkan semangat kerjasama,” tegasnya.
Hasto juga memastikan bahwa PDIP akan terus mengambil langkah inisiatif. Yakni dengan gerakan gotong royong, dimana struktur Partai, kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan Pimpinan DPRD yang dari PDIP wajib membantu rakyat melalui berbagai kebijakan. Seperti, relokasi anggaran, bantuan jamu dan obat-obatan, alat pelindung diri, disinfektan dan juga mendorong gerakan menanaman tanaman yang bisa dimakan.
“Dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, musyawarah, gotong royong, kemanusiaan, serta keberpihakan bagi rakyat harus di kedepankan,” pungkas dia. (q cox, and)
