KEDIRI (Suarapubliknews.net) – Yusuf Abraham penyidik Satpol-PP Kabupaten Kediri bantah jika pihaknya tebang pilih dalam melakukan penertiban terhadap keberadaan bangun liar (bangli) yang berdiri diatas tanah Negara.
Menurut Yusuf, terkait surat teguran terhadap Sudarsono pemilik warung lesehan brow di Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo karena berdasarkan pengaduan Masyarakat (dumas)
“Jadi kami tidak tebang pilih dalam menegakan aturan dan ini sudah sesuai prosedur yang ada,” Kata Yusuf. Senin (2/10/2018) kemarin.
Yusuf mengaku jika tindakan yang dilakukan masih normatif sebagai penyidik, karena kebenaran soal laporan dan informasi itu menjadi wewenang Pengadilan
“Tugas Kami hanya memanggil terlapor untuk dilakukan Penyidikan setelah itu Kita limpahkan ke Pengadilan,”Jelas Yusuf Abraham
Terpisah, Soni Sumarsono Ketua LSM GADAPAKSI mengatakan jika pihaknya akan tetap menghormati tugas dan wewenang Satpol PP terkait tindakan penertiban, hanya saja tindakan itu harus berlaku untuk semua pihak. Jangan hanya berlaku untuk warung milik Sudarsono.
“Buktikan dulu kalau tidak tebang pilih, karena Kios atau bangunan warung semi permanen diatas tanah Negara tanpa ijin di lokasi itu jumlahnya banyak, kalau mau di tertibkan ya semuanya,” Ujar Soni kepada media ini. Selasa (2/10/2018) siang tadi.
Untuk itu, Soni mengaku akan bersurat ke Dinas PUPR dan Satpol PP terkait bangunan semi permanen tanpa ijin di atas tanah negara, seperti yang dimaksud penyidik Satpol-PP Kabupaten Kediri.
“Terkait persoalan ini akan kita kawal, biar tidak terjadi tebang pilih dalam menegakkan aturan,” Terang Soni Sumarsono
Hal senada juga disampaikan Hartadi Wibowo Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Independen Perjuangan Pemuda Nasional (LSM KIPPN) Kediri.
“Kami sudah Kantongi data bangunan yang tidak ada ijinya dan ini akan segera kita sampaikan melalui surat selanjutnya Kita Kawal biar adil serta tidak kesan tebang pilih,” Tegas hartadi. (q cox, Iwan)
