JAKARTA (Suarapubliknews) ~ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono Mendorong untuk digitalisasi seluruh aspek-aspek pelayanan berdampak langsung pada masyarakat.
“Transformasi digital di setiap proses layanan publik adalah kunci keberhasilan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya saat memberikan paparan pada Penilaian Askompsi Digital Leadership Government Awards 2023 di Jakarta, Jum’at (21/7).
Adhy mengatakan, digitalisasi sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak pada masyarakat.
“Pemprov Jatim telah menerapkan SPBE diseluruh aspek birokrasi, mulai membangun, mengendalikan informasi dan jaringan. Integrasi data dari semua sektor serta menciptakan budaya kerja ASN yang berbasis teknologi informasi,” lanjutnya.
Menurut Adhy, dalam mewujudkan digitalisasi tersebut dilakukan berbagai langkah-langkah dan strategi, sehingga masyarakat bisa secara langsung merasakan manfaatnya. “Kita memiliki tujuh langkah dan strategi dalam mewujudkan keberhasilan digitalisasi layanan birokrasi yaitu penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran dan role model kepemimpinan digital,” imbuhnya
Lalu optimalisasi infrastruktur, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan yang terakhir membangun dan memelihara budaya kerja berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).
Ia juga mencontohkan berbagai program digitalisasi yang telah dilakukan oleh Pemprov Jatim dan manfaatnya telah banyak dirasakan masyarakat dalam memperoleh layanan public. “Beberapa contoh program digitalisasi yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Jatim dalam memperoleh layanan publik. Diantaranya, E-Samsat, JOSS GANDOS, SIESTA,” terangnya.
Ia menjelaskan, dalam hal penguatan kebijakan Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim no. 188/1016/KPTS/013/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2023-2024.
Kemudian terkait pengendalian pembangunan aplikasi, langkah Pemprov Jatim melakukan pemangkasan aplikasi-aplikasi yang sudah tidak relevan program prioritas. Dari jumlah 865 aplikasi yang tersebar di berbagai OPD telah berhasil dipangkas menjadi 496 aplikasi (per Maret 2023).
Mengenai redesign anggaran, Pemprov Jatim telah mampu mengoptimalkan anggaran TIK untuk memperkuat proses digitalisasi layanan. Sehingga distribusi anggaran sesuai dengan fungsi dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Sekda Adhy mengatakan Role model kepemimpinan dan optimalisasi infrastruktur menjadi hal yang penting, dimana proses kegiatan antar pimpinan dan data pendukung yang dibutuhkan tidak perlu lagi disampaikan secara bertatap muka, melainkan cukup dengan teknologi digital.
“Saya ingin Bank Data bisa terpusat, sehingga lebih memudahkan ketika saya melaporkan kepada gubernur dan masyarakatpun bisa dengan mudah mendapatkan data yang diinginkan. Manfaatnya efisien waktu karena tidak perlu datang menghadap cukup melalui teknologi digital,” ujarnya.
Sekda Adhy Karyono juga mengatakan, peningkatan kapasitas SDM dan membangun budaya kerja berbasis TIK menjadi salah satu titik poin dalam keberhasilan reformasi birokrasi. “Dengan SDM yang unggul ditunjang dengan budaya kerja berbasis TIK akan berdampak pada keberhasilan program-program Pemerintah dalam memberikan kemudahan dan layanan terbaik bagi masyarakat,” ucapnya.
Sekda Adhy Karyono menegaskan, Pemprov Jatim terus berupaya memberikan yang terbaik dan melayani masyarakat, serta menjadikan Jatim sebagai Provinsi terdepan dalam memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat.
“Kita akan berusaha semaksimal mungkin, dengan terus melakukan Inisiatif, Kolaboratif dan Inovatif (IKI) dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, sehingga masyarakat akan merasakan dampaknya dengan berbagai kemudahan,” tutupnya. (q cok, tama dini)
