SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Selain merancang SMA/SMK gratis, Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno juga merencanakan perbaikan nasib guru.
Bagaimana planing kandidat nomor 2 Pilkada Jawa Timur itu? Gus Ipul mengatakan, guru menjadi tiang utama keberhasilan pendidikan.
“Sehingga kesejahteraan guru akan menjadi prioritas kebijakan kami setelah terpilih,” kata Gus Ipul di Kota Surabaya, Minggu (17/6/2018).
Gus Ipul menyadari, dirinya dan Puti Guntur Soekarno identik dengan program pendidikan gratis. Ini sering digaungkan keduanya di banyak tempat, sejak berbulan-bulan lalu.
Keduanya berniat membebaskan biaya pendidikan untuk siswa-siswa SMA/SMK Negeri, dan siswa-siswa miskin di sekolah-sekolah swasta dan madrasah.
“Sebenarnya, selain para siswa, dalam rencana kerja kami juga memikirkan kesejahteraan para guru,” kata Gus Ipul.
Prinsip kebijakan itu, kata dia, akan diterapkan dengan menghitung kekuatan anggaran. Termasuk peluang melakukan sharing anggaran antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.
Gus Ipul menunjuk Kota Surabaya. Ketika urusan SMA/SMK dikelola Pemerintah Kota Surabaya, gaji guru-guru honorer dan PTT, diberikan setara UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten.
“Nah, nanti kita ingin memberikan sesuai UMK. Namanya Upah Minimal Guru (UMG). Ditambah lagi pemberian BPJS kesehatan. Tentang strategi penyusunan anggaran, kita sudah mempunyai formula dan pos alokasinya,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur itu.
Di Lamongan, 24 April lalu, Cawagub Puti Guntur Soekarno menandatangani kontrak politik dengan para guru honorer dan pegawai tidak tetap. Isi kontrak, Gus Ipul-Puti diminta untuk memperbaiki nasib dan kesejahteraan mereka.
“Itu tidak hanya bermakna di Lamongan, melainkan juga menjadi komitmen kami berdua, Gus Ipul dan saya, untuk seluruh daerah di Jawa Timur,” kata Cawagub Puti Guntur Soekarno.
Lebih mendasar lagi, kata dia, Gus Ipul dan dirinya juga menggagas reformasi birokrasi pendidikan, yang lebih menjamin guru-guru PNS untuk lebih fokus mengajar anak-anak didiknya.
“Misal, terkait kenaikan pangkat dan gaji berkala. Kami ingin, tidak berasal dari usulan para guru, dimana mereka mengurus sendiri ke dinas pendidikan,” kata Puti Guntur Soekarno.
Saah satu arah reformasi birokrasi, kata dia, dinas pendidikan bertindak pro-aktif melayani kenaikan pangkat dan gaji berkala guru. Surat keputusan atas guru PNS itu, jika perlu, diberikan satu bulan sebelum jatuh tempo.
“Kalau reformasi birokrasi itu bisa diterapkan, maka guru PNS tidak perlu sibuk, bolak-balik, berurusan dengan birokrasi dinas pendidikan. Dan, proses itu harus dijamin bebas pungutan. Tidak ada pungli,” kata Puti.
Selain itu, Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno juga menggagas akses kesehatan bagi guru-guru swasta, guru-guru agama Islam, TPA/TPQ, dan guru-guru agama lain, termasuk guru sekolah minggu.
“Kita ingin pastikan, layanan kesehatan mereka terjamin baik. Bisa melalui BPJS, Kartu Jatim Sehat, atau Kartu Indonesia Sehat hasil kebijakan Presiden Jokowi,” kata Gus Ipul.
Kartu Jatim Sehat digagas oleh Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno untuk menjamin akses kesehatan bagi warga masyarakat, yang belum dicover BPJS dan Kartu Indonesia Sehat dari pusat.
Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno telah mempromosikan rencana kebijakan itu ke berbagai daerah, ketika bertemu dengan banyak lapisan masyarakat. (q cox)
