SURABAYA (Suarapubliknews) – Pemerintah Kota Surabaya memutuskan untuk menunda proyek tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama prioritas pelayanan kesehatan dan efisiensi penggunaan anggaran. Artinya, rencana pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Pernyataan ini disampaikan Ajeng Wira Wati anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, yang mengatakan bahwa penundaan ini bukan berarti pemerintah daerah menomorduakan kebutuhan masyarakat di wilayah Surabaya bagian selatan, namun keputusan tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi lapangan dan kebutuhan layanan kesehatan yang dianggap lebih mendesak saat ini.
“Kalau bicara soal urgensi, tentu pembangunan rumah sakit baru itu penting. Namun, kami juga harus memperhatikan kapasitas fasilitas yang sudah ada dan skala prioritasnya. Misalnya, di RS Soewandhi dan RS Bhakti Dharma Husada (BDH) tingkat keterisian ruang rawat dan ICU cukup tinggi. Maka, penambahan sarana di dua rumah sakit tersebut menjadi langkah yang lebih rasional untuk saat ini,” ujar Ajeng, Kamis (23/10/2025).
Ia menambahkan, RS BDH yang baru rampung dibangun di kawasan barat Surabaya diharapkan dapat beroperasi penuh pada tahun 2026. Keberadaan rumah sakit tersebut juga diharapkan mampu membantu mengurangi beban pasien di wilayah lain sebelum proyek RS Surabaya Selatan benar-benar dijalankan.
“RS BDH sudah siap dan diharapkan bisa beroperasi tahun depan. Dengan tambahan kapasitas tempat tidur serta peningkatan layanan di RS Soewandhi, distribusi beban pelayanan kesehatan bisa lebih merata,” tuturnya.
Selain mempertimbangkan ketersediaan fasilitas, Ajeng juga menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya tengah fokus memastikan keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC). Program ini menjamin seluruh warga dapat memperoleh akses layanan kesehatan melalui BPJS maupun skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Program UHC berjalan baik, masyarakat sudah banyak merasakan manfaat layanan BPJS serta program kesehatan gratis di puskesmas. Karena itu, kebijakan saat ini lebih diarahkan untuk memperkuat sistem dan fasilitas yang sudah berjalan, bukan menambah pembangunan gedung baru terlebih dahulu,” jelasnya.
Terkait rencana ke depan, Ajeng menyampaikan bahwa pembangunan RS Surabaya Selatan tetap masuk dalam rencana jangka menengah daerah. Salah satu alternatif yang tengah dikaji adalah pelaksanaan melalui kerja sama dengan pihak swasta atau skema Build Operate Transfer (BOT).
“Kalau skema BOT memungkinkan, kami harap proyek ini bisa segera direalisasikan. Bila belum bisa terealisasi pada 2026, kami akan dorong agar bisa diwujudkan pada 2027,” ujarnya menutup pernyataan.
Dengan pendekatan ini, DPRD berharap pengembangan sektor kesehatan di Surabaya dapat terus berjalan secara berkesinambungan tanpa mengganggu prioritas lain seperti peningkatan alat kesehatan, penambahan tenaga medis, serta penguatan layanan promotif dan preventif di puskesmas. (q cox, Rzl)
