PASURUAN (Suarapubliknews) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan di Gedung DPRD Kota Pasuruan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-368 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur dilaksanakan Sertijab dari Plh Wali Kota Pasuruan Anom Suraho, SH, M.Si kepada Wali Kota Pasuruan terpilih H. Saifullah Yusuf dan Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S.STP, M.Si.
Gubernur Khofifah mengatakan, Provinsi Jatim telah diberikan amanah Presiden Jokowi untuk melaksanakan Perpres No. 80 Tahun 2019. Pada Perpres tersebut, Bromo-Tengger-Semeru (BTS) menjadi salah satu prioritas pembangunan di Jatim.
Dijelaskan, BTS ini berada dalam empat Kabupaten yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Berdasarkan letak geografis, Kota Pasuruan memiliki letak yang strategis dilewati daerah-daerah penyangga Kawasan BTS tersebut.
Karenanya, Kota Pasuruan sebagai Hubnya Kawasan BTS. Artinya Kota Pasuruan ini sebagai kota perlintasan yang bisa ikut mengembangkan BTS. “Meskipun investasi akan banyak di Kabupaten Pasuruan terkait Perpres No. 80 Tahun 2019, tapi Kota Pasuruan bisa jadi Hubnya BTS,” katanya.
Guna mewujudkan hal tersebut, Kota Pasuruan bisa belajar dari Singapura. Dengan area wilayah yang kecil, tetapi memiliki power, efektifitas kinerja pemerintah dan seluruh private sector saling bersinergi.
Melihat pemaparan yang disampaikan Walikota Pasuruan terkait penjabaran program dan pemetaan wilayahanya dengan baik, Khofifah mengaku optimistis bahwa Kota Pasuruan bisa sebagai Hubnya BTS. “Dari peta-peta yang detail disampaikan Walikota Pasuruan, maka BTS hubnya bisa di Kota Pasuruan,” jelas Khofifah.
Khofifah juga menyampaikan, beberapa tantangan yang bisa dilakukan Kota Pasuruan. Diantaranya, pertama membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin dan menurunkan angka kemiskinan.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan data, Kota Pasuruan memiliki prosentase penduduk miskin Kota Pasuruan Tahun 2020 sebesar 6,66% lebih rendah rata-rata Provinsi sebesar 11,46%, angka Gini Rasio sebesar 0,37 lebih tinggi rata-rata Provinsi 0,36 (masih pada ketimpangan sedang), tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,33% di atas rata-rata Provinsi sebesar 5,84%.
Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,26 di atas rata-rata Provinsi sebesar 71,71, atau berada pada kategori tinggi. Sementara Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 mencapai 5,56% di atas rata-rata Provinsi sebesar 5,52%.
Kedua, Kota Pasuruan harus menangani stunting. Terkait hal tersebut, Khofifah meminta ada intervensi bisa lebih detail hingga ke tingkat RT. Mengingat prevalensi stunting di Kota Pasutuan mencapai 23,12 persen. “Antara AKI dan AKB dirangkai dengan stunting harus diatasi,” lanjutnya.
Ketiga, Kota Pasuruan harus segera melakukan revisi RT-RW agar mengetahui batas daerah dan fungsinya dengan jelas. “Kalau Kota Pasuruan belum merevisi RT RW bisa jadi batas daerah berubah fungsi. Fungsi dari masing-masing area dan daerah perlu diperhatikan,” tegas Khofifah.
Sementara itu, Walikota Pasuruan H. Saifullah Yusuf menyatakan optimisme guna menjawab semua tantangan yang ada di Kota Pasuruan dengan slogan “Pasuruan Kota Madinah”. Artinya bahwa Pasuruan Kota Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya.
Untuk mewujudkannya, Gus Ipul panggilan akrabnya akan memulai dengan menjalankan prioritas program kerja dalam 99 hari kerja kepemimpinannya. Sebagai contoh, percepatan penanganan Covid-19, peningkatan Kelas RS Purut dan Faskes lainnya, rintisan SMART City dan penyiapan Wifi Gratis Sarana Pembelajaran Daring, mengintegrasikan area Alun-alun, masjid, kawasan perdagangan dan jasa. (q cox, tama dinie)
