SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Meskipun M Fikser Kabag Humas kota Surabaya telah memberikan klarifikasi jika tidak pernah terjadi tindakan pengusiran dan pelarangan liputan terhadap Dewi reporter JTV, sepertinya persoalan inin masih akan berbuntut panjang.
Pasalnya tanggapan miring masih terus bermunculan, yang kali ini disampaikan oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan, Bambang DH (mantan Wali Kota Surabaya) yang menyesalkan insiden larangan wartawan televisi yang akan meliput di rumah dinas Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.
“Dengan kejadian tersebut jelas ini mencoreng citra partai.” Ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (11/10/2018).
Bambang mengatakan, pekerja jurnalis sudah nyata dilindungi oleh Undang-Undang sehingga siapapun yang melarang atau alergi terhadap wartawan itu pelanggaran berat.
Terlebih, tambah Bambang DH, seorang Walikota Surabaya, Risma yang merupakan pejabat publik bertindak tidak elok kepada wartawan jelas mencoreng citra partai yang mengusung Risma jadi Walikota.
“Saya khawatir suara partai di Surabaya akan anjlok karena kelakuan bu Risma yang mencoreng nama baik partai yang selama ini sudah bagus dimata publik, akibat melarang wartawan meliput dirinya.” Tegas Bambang DH.
Bambang DH yang kini menjadi elit politik di DPP PDI Perjuangan menyarankan kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, bahwa kinerja Kepala Daerah tidak bisa hanya mengandalkan anak buahnya atau SKPD, tapi juga bermitra dengan media itu sangat utama.
Kenapa, ujar Bambang DH, bisa saja jika anak buahnya (SKPD) apa yang terjadi dilapangan yang sebenarnya soal kinerja dilaporkan ke Walikota Risma berbeda dengan yang ada di lapangan.
“Nah kalau wartawan kan fakta apa yang dilihat sesuai dengan laporannya. Jadi ketika hal itu ditanyakan ke Walikota, ya Bu Risma jangan marah dong, apalagi sampai ga mau ketemu dengan wartawan.” Ungkapnya.
Sementara itu Ketua PWI Jatim, Achmad Munir akan segera memberi klarifikasi soal Risma yang melarang wartawan meliput di rumah dinas Walikota, Tri Rismaharini.
Munir menambahkan, PWI Jatim akan beck up masalah insiden reporter JTV yang dilarang oleh Walikota Surabaya Risma, dan segera dimintai klarifikasi, jangan sampai persoalan ini malah reporternya yang menjadi korban.
“PWI Jatim akan beck up penuh persoalan ini.” Kata Munir saat dihubungi via telpon, Kamis (11/10/2018). (q cox)
