BATULICIN (Suarapubliknews) – Ombudsman perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memaparkan laporan dari masyarakat kepada Bupati Tanah Bumbu HM. Zairullah Azhar terkait persoalan distribusi BBM bersubsidi yang diduga terjadi penyimpangan.
Hal ini disampaikan Ketua Ombudsman perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Rahadi Rahman saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ,diruang rapat Bupati,Rabu (12/10/2022) kantor Bupati.
“Laporan ini kami terima dan dilangsungkan dengan kepada terlapor yakni pihak Pertamina.,” kata Ketua Ombudsman perwakilan Kalsel.
Kerena itu, lanjutnya, ada SPBU tertentu diduga melakukan distribusi BBM bersubsidi khususnya jenis solar namun tidak tepat sasaran.
Cukup beralasan, penyebab dari persoalan ini berkaitan erat dengan pelangsiran yang mengambil BBM dengan jumlah banyak di SPBU.
“Tapi kalau kita tidak mengambil sebuah tindakan terhadap pelangsiran itu, maka nantinya akan dianggap sebuah pembiaran hingga berdampak pada keresahan masyarakat. Kalau tidak diambil sikap terkait BBM yang tidak tepat sasaran, maka dikuatirkan akan banyak nya terjadi penyimpangan terhadap BBM solar bersubsidi ini.’ jelasnya.
Laporan lainnya, sambung Ketua Ombudsman, yakni Amada angkutan yang membawa dirigen untuk solar BBM bersubsidi dengan jumlah banyak.
Beberapa kesimpulan hasil temuan di lapangan ,sejauh ini pihaknya turut menyoroti tentang penggunaan aplikasi My Pertamina yang masih minim sosialisasi serta penggunaan yang belum maksimal
Kemudian terkait pertalite, jenis BMM ini paling banyak digunakan kerena jenis ini merupakan BBM umum.
Aplikasi adanya aplikasi My Pertamina ini diharapkan dilakukan sosialisasi yang lebih intensif. Ombudsman juga berharap kepada pihak Pertamina berlaku inovasi agar bisa mendistribusikan BBM bersubsidi yang selama ini sulit terjangkau kepada masyarakat di pedesaan seperti nelayan ataupun petani.
“Disini harus ada yang sifatnya mobile sehingga bisa diinisiasi atau di inovasi oleh pihak Pertamina sendiri.,” tandasnya.
Kemudian rekomendasi Ombudsman ditingkat pusat terkait dengan pengawasan dan pemberian sangsi terhadap sebuah penyimpangan atau praktek penyimpangan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.
“Kalau di Kalsel kan ada Satgas BBM, semoga ada tugas hingga ke Kabupaten.,” imbuhnya.
Dalam pertemuan ini pihaknya sangat mengapresiasi kehadiran Bupati sehingga berkat kepemimpinan beliau disini akan selalu membangun kemitraan dengan Ombudsman Kalsel sehingga akan terus berjalan serta memberikan dampak positif terhadap masyarakat ,”tutupnya.
Bupati Tanah Bumbu pun mengapresiasi atas silaturahmi yang dilakukan pihak Ombudsman kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dengan silaturahmi ini tentu ada makna penting yang disampaikan dan memberikan manfaat bagi Tanah Bumbu. Dengan harapan, melalui pertemuan ini ada solusi melalui diskusi yang memberikan manfaat.
Persoalan BBM menurut Bupati adalah sesuatu yang krusial. Bahkan waktu Bupati menjadi anggota komisi 7 pernah membahas hal demikian. Malah BBM subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh orang kaya atau tidak tepat sasaran.
“Apalagi ada tambang dan tentunya pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa apa,dimana ini menyangkut urusan pemerintah pusat yang harus menindaklanjuti agar ketentuan dan perundangan sedemikian rupa, sehingga persoalan ini bisa teratasi dengan baik”pungkasnya. (q cox, Imran)
