SURABAYA (Suarapubliknews) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah strategis untuk memperkuat kualitas pembangunan melalui ketersediaan data yang akurat dan terpercaya. Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemkot Surabaya menjalin kerjasama trilateral dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data atau informasi statistik pembangunan daerah.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, pada Rabu (21/5/2025). Kerjasama trilateral ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam menyediakan dan memanfaatkan informasi statistik yang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Ruang lingkup kerjasama yang disepakati antara lain, penyediaan, pemanfaatan, pemadanan, pertukaran, dan pengembangan data dan informasi statistik pembangunan daerah, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Selain itu, juga meliputi pengembangan metodologi dan sistem informasi statistik, dukungan kegiatan sensus, survei, pendataan dan pemutakhiran data tunggal sosial hingga ekonomi nasional.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya rekonsiliasi data antar instansi untuk menghasilkan data yang benar dan menghindari kebingungan dalam implementasi kebijakan. Ia mengapresiasi, langkah progresif dan visi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dalam menginisiasi kerjasama tersebut.
“Saya melihat kepemimpinan Wali Kota Surabaya sangat baik, dengan komunikasi yang efektif. Pak Eri Cahyadi mengusulkan model kerjasama yang akan diterapkan di Surabaya dan daerah lain,” kata Tito Karnavian.
Tito Karnavian menegaskan, akan mendukung penuh kerjasama yang dilakukan agar model ini dapat direplikasi di seluruh Indonesia, sehingga tercipta rekonsiliasi data yang aktif dan proaktif.“Tentunya kami mendukung penuh kerjasama ini, dengan dukungan dari BPS dan Bappenas. Kami berharap melalui MoU dapat menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan rasa syukur atas terjalinnya kerjasama antara ketiga pihak. Ia menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengan Kementerian Perumahan terkait validitas data warga miskin. Dari pertemuan tersebut, disepakati data kemiskinan akan diintegrasikan menjadi satu data di bawah koordinasi BPS.”Setelah rapat dengan Kementerian Perumahan, kami langsung menindaklanjuti dengan Kepala BPS. Bahkan, mereka terkejut dengan detail data yang dimiliki Kota Surabaya,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.
Wali Kota Eri memaparkan, Pemkot Surabaya memiliki sistem pendataan yang mampu memetakan jumlah rumah, kepala keluarga (KK), hingga status tinggal warga secara harian dan valid di tingkat Rukun Warga (RW). “Keakuratan data yang dimiliki Kota Surabaya ini yang kemudian melatarbelakangi dilakukannya MoU pada hari ini,” imbuhnya.
Ia berharap, dalam jangka waktu satu bulan ke depan, Pemkot Surabaya bersama BPS dan Kementerian Bappenas dapat menyelesaikan proses integrasi data. Menurutnya, sebagai tindak lanjut, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Bappenas berencana mengundang seluruh kepala daerah di Indonesia untuk melihat hasil konkret dari kerjasama ini.
“Harapan kami, model data tunggal ini tidak hanya berjalan di Surabaya, tetapi juga dapat diterapkan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Sehingga, kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” imbuh Wali Kota Eri.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemkot Surabaya yang menjadi pilot project dalam kerjasama ini.Ia juga mengungkapkan bagaimana respon cepat Wali Kota Eri Cahyadi dalam menindaklanjuti diskusi mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas DTSEN melalui pemutakhiran data secara reguler dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk integrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil),” jelasnya.
Amalia menambahkan, pengumpulan data primer akan dilakukan melalui survei dan sensus yang dilengkapi dengan proses verifikasi dan validasi yang melibatkan berbagai stakeholder. Ia berharap, kerjasama ini dapat menghasilkan data yang berkualitas, bermakna, dan berdampak positif bagi pembangunan bangsa.
“Adanya kerjasama trilateral ini, diharapkan pelayanan publik di Kota Surabaya dapat semakin terintegrasi dan berbasis pada data tunggal yang valid secara nasional,” pungkasnya. (q cox)
