SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Inovasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya yang akan menggandeng pihak swasta untuk unit layanan uji kir, spontan mendapatkan apresiasi dari Vinsensius Awey anggota Komisi C DPRD Surabaya.
Menurutnya, dengan mengandeng swasta maka pemerintah dapat mencapai tujuannya untuk mempermudah jangkauan dan akses kemudaan masyarakat luas maupun operator angkutan umum atau barang bisa melaksanakan kewajiban uji berkala nya namun pemerintah sendiri tidak perlu dengan kocek sendiri (investasi dan biaya operasional).
“Memperbanyak alternatif pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi masyarakat. Yang penting ada standarisasi pelayanan, penggunaan alat dan sebagainya. Seperti halnya alat-alat harus lulus uji kalibrasi dan tenaga uji harus bersertifikat,” kata Awey, Kamis (4/5).
Dia menambahkan, itu kebijakan pusat dan ada peraturan dari pusat tentang Pengujian Kendaraan Bermotor bahwa uji KIR bisa dilakukan oleh pihak swasta. Wacana ini disampaikan oleh Kemenhub terkait kejadian kecelakaan bis saat liburan weekend di Puncak kemaren. Ternyata bis-bis tersebut ilegal dan tidak ada ijin dan belum uji kir.
“Nah berawal dari kejadian-kejadian seperti itulah. Maka dipikirkan untuk uji KIR bisa gandeng swasta namun dengan sebuah sistem akreditasi dan standarisasi pelayanan yang ada, dengan mengandeng swasta, selain itu hemat anggaran yg ada,”kata Awey.
Politisi dari partai NasDem ini juga menegaskan, dasar hukumnya UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Peraturan Menteri Perhubungan No 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. kalau tidak salah ada di Bab VII pasal 36.
” Intinya Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) bisa dilaksanakan oleh Pemerintah, Agen Pemegang Merek, dan pihak Swasta. Dengan memperbanyak alternatif pelayanan PKB bagi masyarakat, yang penting ada standarisasi pelayanan, penggunaan alat dan sebagainya.” tegasnya. (q cox)
