SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Terkait wacana bantuan untuk siswa SMA/SMK yang tidak mampu di Kota Surabaya, sepertinya masih harus menunggu hasil konsultasi dengan Kemendagri.
Armuji Ketua DPRD Surabaya mengatakan, jika pihaknya (Iegislatif) bersama Pemkot (Eksekutif) akan segera bertolak ke Kemendagri untuk tujuan konsultasi, agar segera mendapatkan penjelasan soal payung hukumnya.
“Besok itu kami menugaskan alat kelengkapan dewan, yakni Banmus dan Banggar untuk konsultasi ke Kemendagri di Jakarta didampingi wakil dari Pemkot, bahkan kami juga sudah mengirim surat resminya,” ucapnya. Senin (6/11/2017)
Dia menegaskan, karena ini menyangkut payung hukum, maka pihaknya juga tidak akan memaksakan jika ada indikasi pelanggaran. “Tetapi kalau ternyata diperbolehkan, kami bersukur karena niat baik yang kita perjuangan ada hasilnya,” tegasnya.
Namun demikian Armuji tetap bersikap optimis, karena selama ini jenis bantuan yang sama bisa diterapkan untuk tingkat mahasiswa.
“Alasan kenapa hal ini kami perjuangkan, karena untuk mahasiswa saja juga bisa, dan sudah dijalankan, lantas bedanya apa, ini kan hanya persoalan kepada siapa dan pertanggungan jawab penggunaan anggaran,” tutupnya. (q cox)
