SURABAYA (Suarapubliknews) – Riswanto, S.Kom., M.I.Kom, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya asal Fraksi PDIP, menegaskan bahwa pelaporan anggota terkait usulan pembentukan Pansus Covid-19 masih harus memenuhi beberapa mekanisme.
Menurut Riswanto, siapapun boleh melapor baik atas nama pribadi maupun yang lain, namun untuk bisa menjadi pokok bahasan di BK memang harus memenuhi sejumlah syarat sebagai pendukung
“Pelaporannya boleh. Siapapun boleh termasuk secara pribadi, tetapi untuk bisa ditingkatkan ke pembahasan itu harus terlebih dahulu mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi,” ucap Bang Ris-sapaan akrab Riswanto kepada media ini. Selasa (05/05/2020)
Artinya, kata Riswanto, masih ada beberapa mekanisme yang harus dilewati. Karena Pansus itu harus dilandasi dengan kajian akademis. “Dan harus ada manfaat yang lebih luas, jadi tidak gampang,” imbuhnya.
Bahkan Riswanto juga berpendapat bahwa pembentukan Pansus soal percepatan penangan Covid-19 dinilai tidak efektif, karena bisa melalui fungsi dan tugas di alat kelengkapan dewan yakni Komisi.
“Disamping itu, membuat pansus baru ini justru menambah/membebani eksekutif dan legislatif, karena masih banyak agenda pansus lain yang masih perlu pembahasan juga. Selesaikan dan tuntaskan saja itu dulu,” tandasnya.
Riswanto juga menegaskan jika pembentukan Pansus akan sulit dilakukan, karena banyak mekanisme yang harus dilalui, diantaranya rapat Banmus dan Paripurna yang saat ini hanya bisa menggelar rapat daring (tanpa kehadiran secara fisik).
“Rapat melalui media daring itu menurut saya tidak bisa dijadikan dasar untuk memutuskan, sementara untuk membentuk pansus harus melalui Banmus dan Paripurna. Khusus untuk paripurna ini dibutuhkan kehadiran fisik, bukan rapat teleconference,” pungkasnya. (q cox)
