SURABAYA (Suarapubliknews) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sukses mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC). Terhitung pada tahun 2022, sudah ada 96,89 persen warga Surabaya yang telah dicover Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) atau UHC. Atas capaian tersebut, pemkot menerima penghargaan UHC Award dari BPJS Kesehatan Pusat.
Penghargaan ini diserahkan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) K.H. Ma’ruf Amin melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam acara UHC Award di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023). Acara tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Direktur Utama BPJS Kesehatan bersama jajarannya.
Dalam sambutannya, Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin memberikan apresiasi atas upaya dan kerja keras pemerintah daerah dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu program prioritas nasional. Terutama dalam mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
“Sebagai salah satu program strategis Nasional sejak 2014, JKN telah menjadi tonggak revolusioner dalam penataan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Adanya program JKN ini terbukti membawa banyak dampak positif, terutama dengan terbukanya akses dan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat,” kata Ma’ruf Amin.
Secara nasional, Wapres RI mengungkapkan, bahwa saat ini kepesertaan program JKN tercatat lebih dari 248 juta jiwa. Artinya, sekitar 90,3 persen penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan kesehatan. Dimana 60,39 persen peserta JKN, masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.
“Selain itu pemerintah terus berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan. Kurang lebih 96,8 juta jiwa menjadi peserta PBI jaminan kesehatan yang iurannya dibayarkan pemerintah. Termasuk kontribusi iuran dari pemerintah provinsi mulai tahun 2020,” katanya.
Oleh karenanya, Wapres mengajak seluruh masyarakat untuk berbangga karena Indonesia mampu menjadi salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar. Sehingga hampir seluruh penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai. “Ke depan kita harus turut mendukung bersama pencapaian UHC yang ditargetkan RPJMN 2020-2024 itu sedikitnya 98 persen dari total populasi (penduduk) menjadi anggota JKN,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko PMK Muhadjir Effendy juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada 22 provinsi, 252 kabupaten dan 82 kota yang telah berhasil mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) per 1 Maret 2023.
“Capaian UHC ini hendaknya terus dipertahankan dan ditingkatkan agar seluruh penduduk di provinsi, kabupaten/kota terlindungi dalam program JKN. Kami berharap, capaian ini dapat diikuti oleh provinsi, kabupaten dan kota lain dalam waktu yang tidak lama,” kata Muhadjir Effendy.
Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi mengaku bersyukur atas penghargaan UHC Award yang diterima Pemkot Surabaya dari BPJS Kesehatan Pusat. Bahkan, sejak pertama kali menjabat, ia mengaku sudah memikirkan terkait dengan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
“Jadi bagaimana supaya mereka (warga) tidak memikirkan lagi masalah pengobatan, sehingga dapat mengurangi salah satu faktor pengeluaran untuk masyarakat miskin,” kata Wali Kota Eri Cahyadi
Makanya, sejak awal menjabat, Wali Kota Eri berkomitmen agar cakupan UHC di Surabaya mencapai di atas 95 persen. Atas capaian itulah yang kemudian mengantarkan pemkot menerima penghargaan UHC Award.
“Dari usaha inilah kita mendapatkan penghargaan dan matur nuhun (terima kasih) kepada Menteri PMK, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang selalu memberi semangat kepada kami untuk selalu berbuat terbaik kepada umat. Karena salah satu mengurangi kemiskinan dan salah satu pengurangan kemiskinan itu faktornya mengurangi dalam kesehatan,” tuturnya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga mengungkapkan, bahwa dalam setiap tahun, pemkot menganggarkan sekitar Rp480 miliar untuk masalah kesehatan. Alhasil, saat ini ketika ada warga Surabaya yang sakit, mereka cukup dengan membawa KTP sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit.
“Jadi kalau warga yang sakit dan sudah mendapat KTP, cukup menggunakan KTP akan dilayani gratis dan kalau belum tercover BPJS di rumah sakit manapun di Surabaya cukup dengan KTP sama saja,” terang Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya.
Tak lupa, Cak Eri juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah bersinergi dengan Pemkot Surabaya dalam memberikan akses kemudahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Saya berharap dengan program UHC ini maka masyarakat Surabaya semakin terjaga kesehatannya dan kesejahteraannya dan itulah tujuan akhir Pemerintah Kota Surabaya,” pungkasnya. (Q cox)
