SURABAYA (Suarapubliknews) – Program pendidikan gratis dan berkualitas (Tis Tas) dalam bentuk subsidi SPP juga akan disalurkan untuk jenjang pendidikan Madrasah Aliyah (MA). Program ini akan menyusul program subsidi SPP yang sudah diberikan untuk SMA/SMK negeri dan swasta di Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa seusai meninjau pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP BKS) di SMA Trimurti mengatakan subsidi SPP untuk MA akan mulai disalurkan pada tahun ajaran baru 2020/2021 di bulan Juli mendatang.
“Dengan adanya program ini, menjadi bagian penguatan, dorongan dan semangat terutama bagi orang tua dan siswa untuk bersekolah setinggi-tingginya. Jadi tidak ada alasan tidak sekolah karena tidak punya uang. Apalagi di S1 juga ada beasiswa baik dari Pemerintah,” katanya.
Adanya program Tis Tas memberikan semangat dan motivasi bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Terbukti dalam satu tahun program Tis Tas dijalankan, berdasarkan rilis BPS Jawa Timur, rata-rata lama sekolah di Jawa Timur meningkat. Tepatnya yaitu dari 7,34 saat pertama Khofifah menjabat, menjadi 7,59.
Artinya, saat pertama Khofifah menjabat, rata-rata siswa drop out di kelas 2 SMP semester 1. Namun dalam setahun terakhir sejak Tis Tas dilakukan dan sekolah gratis dijalankan, rata-rata lama sekolah meningkat yaitu drop out siswa menjadi kelas 2 SMP semester 2. Oleh sebab itu memberikan kesempatan yang lebih besar masyarakat untuk mengakses pendidikan. Termasuk memperluas jangkauan penerima subsidi SPP di jenjang Madrasah Aliyah.
”Hal ini menunjukkan adanya peningkatan, dan berbagai upaya yang kita lakukan harus didorong agar terwujud pendidikan yang gratis dan berkualitas,” lanjut Khofifah.
Khofifah meminta, agar para orang tua dan siswa untuk terus semangat dalam memperoleh pendidikan. Dengan adanya program Tis Tas, tidak usah ragu untuk terus belajar. Bagi orang tua yang memiliki anak yang masih SMP yang akan naik ke SMA/SMK/Aliyah, tidak usah khawatir, karena Pemprov Jatim mengalokasikan 34,6 persen dari total APBD tahun 2020 untuk program pendidikan.
“Karena setelah itu masih ada program beasiswa S1 dari pemerintah pusat bagi siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi,” ungkapnya.
Dengan mengalokasikan 34,6 persen APBD Jatim untuk pendidikan, pihaknya mengharapkan semuanya akan berseiring dengan upaya meningkatkan SDM yang unggul, meningkatkan daya saing, dan SDM berkualitas.
Terkait ujian nasional, mantan Menteri Sosial ini menyampaikan, bahwa pada tahun ini musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) masih mempercayakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk membuat soal dan tekniks pelaksanaan USP BKS.
Pihaknya masih belum mengetahui seperti apa nanti ujian sekolah tahun depan, apakah soal-soal akan disiapkan oleh masing-masing satuan pendidikan, atau mereka akan mengkonfirmasi kembali kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.
“Pada dasarnya kita siap untuk mengkoordinasikan apa yang menjadi kesepakatan. Tahun depan ada format dimana Kementerian Pendidikan akan menyiapkan asesment kompetensi minimal atau survey karakter sebagai pengganti ujian nasional,” tutupnya. (q cox, Tama Dinie)
