Jatim RayaPeristiwa

Tolak Deklarasi KAMI, Belasan Aktivis Suroboyo Gelar Aksi di Taman Bungkul

71
×

Tolak Deklarasi KAMI, Belasan Aktivis Suroboyo Gelar Aksi di Taman Bungkul

Sebarkan artikel ini

SURABAYA (Suarapubliknews) – Menolak rencana deklarasi KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) di kota Surabaya dan Jawa timur, belasan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Anti Fitnah Intoleransi dan Radikalisme menggelar aksi di depan taman bungkul surabaya

“Kita melawan, bila mereka (KAMI) ada di Surabaya dan Jawa timur kita hadang, kita selamatkan kota ini, provinsi ini dan Indonesia Setuju..???,” teriak Kusnan salah satu orator. Rabu (08/09/2020) pagi.

Hal senada juga disampaikan Koordinator Koalisi Anti Fitnah Intoleransi dan Radikalisme, Gus Andri Adi Kusumo, yang menurutnya, deklarasi tersebut tidak ada gunanya, bahkan dinilai hanya akan menjatuhkan kewibawaan dan merorong pemerintahan Jokowi

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota dan Kepolisian tidak memberikan izin deklarasi (KAMI) baik di Surabaya maupun Jawa Timur.

“Suroboyo iki wes adem ayem cak, wargane gotong royong, lapo kate di kotori dirusak dengan adanya aksi aksi itu gak onok guna ne,” kata Gus Andri dengan logat suroboyoan.

Dia menegaskan, agar semua pihak tidak mengganggu Surabaya dan Jatim yang saat ini sedang berupaya membangkitkan kembali perekonomian di tengah pandemi covid-19 ini. (q cox, Irw)

Berikut pernyataan sikap Koalisi Anti Fitnah Intoleransi dan Radikalisme :

1. Mendesak Pihak Kepolisian untuk tidak mengijinkan dan menolak kegiatan tersebut karena membuat gaduh dan memperkeruh suasana warga Surabaya dan Jawa Timur yang sedang berduka dampak dari pandemi Covid-19;

2. Mendesak Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim untuk ikut menolak kegiatan deklarasi “KAMI” tersebut, karena berpotensi menjadi kluster baru penyebaran COVID-19;

3. Mendesak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Surabaya dan Jawa Timur menolak adanya acara deklarasi KAMI, demi keamanan, kenyamanan dan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dari tokoh tokoh haus kekuasaan yang selalu bermanuver demi kepentingan pribadi.Warga masyarakat Surabaya dan Jawa Timur tidak butuh adanya deklarasi politik pembentukan koalisi seperti ini, karena lebih butuh solusi untuk memecahkan masalah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *