SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menolak kenaikan Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) SMA Negeri dan SMK Negeri di Jawa Timur. Ia menilai, kenaikan akan memicu kepanikan di masyarakat.
“Kami tidak setuju kenaikan itu, dan harus ditolak. Karena pasti para orangtua di masyarakat akan panik,” kata Gus Ipul pada media di Kota Surabaya, Jumat (22/6/2018).
Ia berpendapat, kekuatan belanja APBD Rp 30 Triliun, tahun 2018, mestinya Pemprov Jawa Timur mampu membiayai SMA/SMK Negeri, tanpa memberatkan para orangtua wali murid.
Saat ini, posisinya sebagai wakil gubernur non-aktif, karena harus cuti kampanye, membuat dirinya tidak bisa ikut cawe-cawe. “Nanti kalau saya sudah aktif lagi, saya akan minta Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk meninjau wacana kebijakan itu,” kata dia.
Rencana kenaikan SPP SMA/SMK Negeri itu diungkap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, beberapa waktu lalu. Ia mendapat laporan dari satuan-satuan kerja Pemkot Surabaya, bahwa banyak keluhan di masyarakat Surabaya memgenai kenaikan itu.
Menurut Risma, banyak siswa SMA/SMK yang harus menghabiskan waktu berjualan nasi goreng, hingga ojek daring di sela-sela aktivitas belajar-mengajar. Para siswa tersebut lantas didata hingga ke rumah masing-masing. Hasilnya, para siswa itu berpotensi putus sekolah.
Pasangan Calon Gubernur Saifullah Yusuf dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno, telah menetapkan dalam visi-misinya, untuk menggratiskan SMA/SMK Negeri di seluruh Jawa Timur, jika terpilih dalam Pilkada Jawa Timur 2018.
Selain itu, Gus Ipul-Puti juga berniat untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa-siswa miskin di SMA/SMK swasta dan madrasah.
“Dengan APBD Jawa Timur saat ini, dan mematuhi konstitusi dan undang-undang, dimana 20 persen dari APBD dipakai anggaran pendidikan, maka sebenarnya kita mampu untuk membebaskan biaya pendidikan,” kata Gus Ipul.
Ia memastikan, begitu dirinya dan Puti Guntur Soekarno terpilih dalam Pilkada Jawa Timur, 27 Juni 2018, maka dirinya segera menyusun rencana kebijakan yang kongkret untuk pendidikan gratis.
“Selesai kami dilantik, maka skema kebijakan pendidikan gratis itu bisa langsung diterapkan dan dinikmati oleh warga Jawa Timur,” kata Gus Ipul.
Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno juga bersikap sama. Ia menolak wacana kenaikan SPP untuk SMA/SMK Negeri.
“Kami banyak mendengar keluhan warga masyarakat tentang kebijakan pendidikan yang berbayar saat ini. Apalagi kalau sampai naik, betapa gelisahnya warga masyarakat,” kata Puti.
Ia menunjuk Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dengan sejumlah kepala daerah lain, yang berani menempuh kebijakan pendidikan gratis di daerahnya.
“Bu Risma, Pak Anas, bisa membebaskan biaya pendidikan SMA/SMK Negeri. Begitu pula Pemerintah Kota Blitar. Praktik kebijakan ini bisa diadopsi di level provinsi,” kata Puti.
Ketika SMA/SMK dikelola Pemerintah Kota dan Kabupaten, seturut UU 20/2003 tentang Sisdiknas, banyak kepala daerah yang berani menempuh kebijakan pendidikan gratis.
Namun, sejak 2017, kebijakan itu berhenti. Ini akibat UU 23/2014, dimana urusan SMA/SMK diambil-alih Pemprov Jatim. Peralihan itu kemudian diiringi penerapan kebijakan pendidikan berbayar untuk SMA/SMK Negeri. Ini dipayungi Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 120/71/101/2017 tentang Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) SMA/SMK. (q cox)
