SURABAYA (Suarapubliknews) – Harapan masyarakat untuk dapat segera mengetahui kelanjutan proses hukum terkait polemik Yayasan Kas Pembangunan (YKP), tampaknya masih jauh panggang dari api.
Kejaksaan rupanya masih membutuhkan waktu lebih panjang guna dapat menetapkan status tersangka terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam dugaan kasus ini.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, M Dofir menerangkan proses penyidikan dugaan kasus ini masih terkendala hasil penghitungan audit yang saat ini tengah dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.
Menurut mantan Kepala Kejari Surabaya ini, hasil audit tersebut merupakan salah satu elemen penting guna pihaknya bisa melanjutkan proses penyidikan.
Namun hingga saat ini, hasil audit tersebut belum juga turun. Hasil audit ini diperlukan guna mengetahui berapa besar nilai kerugian negara dalam dugaan kasus ini.
“Masih tahap proses pendalaman untuk mengumpulkan alat-alat bukti sambil menunggu hasil audit oleh tim BPKP. Nantinya hasil (audit) untuk pijakan kita mengambil langkah guna meneruskan proses penyidikan,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, Jumat (18/10/2019).
Ditanya apakah ada upaya untuk menanyakan ke BPKP kapan hasil audit tersebut bisa diketahui pihaknya. Dofir mengaku upaya tersebut belum dilakukannya.
“Belum..belum (menanyakan). Kita percayakan BPKP bekerja. Kita akan menunggu, sebagai upaya saling menghargai kinerja (instansi) yang lainnya,” imbuhnya.
Untuk diketahui, kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.
Bahkan saat itu pansus hak Angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya. Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.
YKP dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding. Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali Kota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Wali Kota Sunarto.
Sebab saat itu ada ketentuan UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan. Akhirnya tahun 2000 Wali Kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua. Namun tiba-tiba tahun 2002, Wali Kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu pengurus baru itu diduga mengubah AD/ART dan secara melawan hukum “memisahkan” diri dari Pemkot.
Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.
Belakangan, kejaksaan berhasil mengembalikan pengelolahan YKP kepangkuan Pemkot Surabaya. Sehingga, kedepannya pengurus YKP yang baru bentukan Pemkot ini bisa melaksanakan aktifitas pengelolahan Yayasan yang belasan tahun dikuasai swasta tersebut.
Terhitung sudah hampir 6 bulan sejak awal diusutnya kasus ini pada Mei tahun ini, hingga kini penyidik Kejati Jatim belum dapat menjerat satupun pihak sebagai tersangka. (q cox)
Foto: Kepala Kejati Jatim M Dofir didampingi Aspidsus Kejati Jatim Rudy Irmawan dan Kasipenkum Kejati Jatim Richard Marpaung saat diwawancarai di kantornya, Jumat (18/10/2019).
