SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Komisi C DPRD Surabaya tetap mengapresiasi rasa tanggung jawab owner dan kontraktor Proyek Siloam yang saat ini telah memulai melaksanakan rekondisi Jalan Raya Gubeng yang ambles dalam pengawasan Pemkot Surabaya.
Namun komisi yang membidangi pembangunan ini tetap akan berupaya mengungkap apa sebenarnya yang menjadi penyebab, agar kedepan tidak terulang sekaligus bisa dijadikan referensi bagi Pemkot Surabaya
“Kami memang akan kembali memanggil mereka (semua pihak terkait), terutama Konsultan Pengawas (MK) karena beberapa kali hearing tidak hadir, padahal keterangannya menjadi kunci, apakah terjadi kesalahan manajemen konstruksi (MK) atau tidak, sehinggu muncul insiden itu,” ucap Buchori Imron sesaat setelah memimpin hearing dengan beberapa pihak terkait. Jumat (21/12/2018)
Pasalnya, lanjut Buchori, sesuai kronologis yang disampaikan oleh mereka (owner dan kontraktor), pelaksanaan proyek ini sempat terhenti karena ditemukan adanya penurunan tanah (settlement) di beberapa titik.
“Oleh karenanya kami ingin mendapatkan keterangan dari konsultan pengawas (PT. Saputra Karya), apa yang menjadi pertimbangan, dasar serta acuan sehingga memberikan rekomendasi untuk melanjutkan pelaksanaan pembangunan tersebut,” tututnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini juga menerangkan jika pemanggilannya saat ini bertujuan untuk memastikan pelaksanan rekondisi tanah ambles di Jalan Raya Gubeng tidak menggunakan dana talangan (APBD), atau dana lain yang bersumber dari pemerintah.
“Karena sudah jelas dan diakui oleh mereka (Owner dan Kontraktor) jika insiden ini diakibatkan oleh human error, bukan force majore,” terang politisi PPP ini.
Selanjutnya, kata Buchori, pihaknya akan terus memantu pelaksanaan perbaikan yang sejak kemarin sudah mulai dilakukan dibawah pengawasan Pemkot Surabaya, karena menyangkut pelayanan sekaligus kepentingan publik. (q cox)
