SURABAYA (Suarapubliknews) – Wakil Bupati Bangkalan Mohni mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, terkait penunjukan sebagai Plt Bupati Bangkalan yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (8/12).
Surat Perintah tersebut tertuang dalam SPT nomor : 131/1357/011 .2/2022, tertanggal 8 Desember 2022, dan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, yang mewakili Gubernur Jatim.
Pada kesempatan tersebut, Wagub Emil menyampaikan penyampaian SPT Plt Bupati Bangkalan tersebut, merupakan instruksi langsung dari Gubernur Khofifah yang sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ibu Gubernur yang memberikan amanah kepada saya, untuk sesegera mungkin tanpa menunda menyerahkan SPT ini atas nama Ibu Gubernur. Dan memang SPT ini ditandatangani Ibu Gubernur sendiri,” ujarnya.
Wagub Emil menambahkan, SPT Plt Bangkalan diturunkan agar masyarakat Bangkalan tetap memiliki pemerintahan yang berjalan dengan efektif, tanpa jeda ataupun tidak ada kekosongan.
“Jadi kita doakan semoga Bapak Wakil Bupati selaku Plt Bupati, diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas. Tadi kami juga membahas dengan Pak Sekda karena ini menjelang akhir tahun 2022 supaya bisa dipastikan semua program-program bisa terselesaikan dengan baik,” katanya.
Walaupun tentunya, sebagai Wakil Bupati Bangkalan Mohni telah memiliki pemahaman, namun dirinya berharap bantuan dan kolaborasi Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan agar bisa membantu dan memastikan tidak terdapat hambatan dalam menyelesaikan program 2022.
“SPT ini berlaku definitif, sambil menunggu proses hukum yang berproses dan kita menunggu proses yang berlangsung. Kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan good goverment . Karena dalam Monitoring Center For Prevention (MCP) segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen ASN itu juga menjadi bagian dari komponen skor,” jelasnya.
Oleh karena itu, Wagub Emil menambahkan, Pemprov Jatim berikhtiar untuk meminimalkan segala hal yang berpotensi terjadi penyimpangan. Dimana beberapa waktu yang lalu, lanjut Emil, pihaknya telah melaksakan rakor yang diikuti oleh wilayah.
“Pemprov berusaha menjadi teladan yang baik. Terima kasih Pak Inspektur dan jajaran, Pemprov Jatim saat ini ada di angka 93, kita harap bisa menjadi motivasi bagi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk membenahi dan memastikan sistem,” terangnya.
Wagb Emil tersebut menambahkan, hal ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar yang ada akhirnya akan dikembalikan pada masing-masing pribadi kepada daerah. Menurutnya, KPK dan Pemprov Jatim terus berikhtiar dan berusaha menjadi teladan sebaik-baiknya.
Sementara itu, Plt Bupati Bangkalan Mohni menambahkan pasca Bupati Bangkalan diamankan oleh KPK, pihaknya terus berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan. “Kita sudah selesai, sudah tinggal menunggu evaluasi dari Ibu Gubernur,” jawabnya.
Menanggapi Bupati Bangkalan yang ditangkap oleh KPK, Mohni menambahkan Pemkab Bangkalan telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan hukum kepada KPK. “Kami tidak bisa mencampuri,” ujarnya.
Berkaitan dengan dinas-dinas yang mengalami kekosongan, dirinya menyampaikan Pemkab Bangkalan akan sesegera mungkin mengisi jabatan tersebut karena telah memiliki kewenangan pasca diserahkannya SPT Plt Bupati untuk memberikan SK pada mereka layak menempati posisi. “Ada 5 instansi. Kita nanti akan melakukan uji kompetensi, dan nanti bagi Eselon 2 kita akan mengagendakan_ talent pool_ yang berlaku 3 tahun,” terangnya. (Q cox, tama dini)
