SURABAYA (Suarapubliknews) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bahaya hidrometeorologi jelang puncak musim penghujan, Desember 2020 – Maret 2021 mendatang. Bahaya tersebut dapat berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor maupun angin kencang.
“Tetap waspada dan siap siaga terhadap ancaman bencana hidrometeorologi akibat fenomena La Nina, mulai dari banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang bisa terjadi kapan saja. Ihtiar sambil berdo’a agar semua terantisipasi tanpa korban,” katanya saat Apel Siaga Darurat Bencana di Makodam V Brawijaya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara rutin merilis peringatan dini untuk mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang dan petir. Peringatan dini ini, menurut Khofifah hendaknya menjadi semacam alarm bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kesiap-siagaan dan kewaspadaan. “Terutama bagi yang bertempat tinggal di wilayah-wilayah yang rawan bencana. Pastikan mitigasi bencananya kompregensif,” ujarnya.
Sedikitnya terdapat 22 daerah di Jatim yang rawan terjadi bencana hidrometeorologi. Adapun kawasan rawan banjir umumnya didominasi oleh luapan sungai di sekitarnya, seperti Sungai Bengawan Solo yang luapannya bisa membanjiri wilayah Bojonegoro, Magetan, Madiun, Lamongan, Gresik, Ngawi, dan Tuban. Kemudian potensi banjir akibat luapan sungai Berantas, yakni Malang Raya, Kediri, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Probolinggo, Surabaya, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi, dan Jember.
Sedangkan di Pasuruan, banjir berpotensi diakibatkan oleh luapan sungai Welang. Demikian juga di Madura, beberapa daerah biasa terdampak luapan Sungai Kemuning. Bencana hidrometeorologi yang lain adalah longsor, yakni harus diwaspadai wilayah Jombang, Ponorogo, Kediri, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu, dan Pacitan.
“Jatim menjadi salah satu provinsi yang secara geografis serta geologis memiliki kerentanan terhadap bencana, baik alam maupun non alam. Maka dari itu, penanganan bencana harus dilakukan dengan bersinergi dan kolaborasi antar lini, mulai pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kampus, swasta, media serta masyarakat. Prinsipnya pendekatan pentahelix disinergikan. Dengan memperkuat pentahelix menjadi bagian penguatan bersama dalam mengantisipasi bencana alam dan non alam diharapkan dampak terhadap resiko bencana dapat diminimalisir,” tuturnya.
Khofifah mewanti-wanti kepada pemangku kepentingan di seluruh Kabupaten/Kota untuk melakukan mitigasi dan menyiapkan sejumlah skenario penanganan bencana. Hal ini penting karena jika bencana alam ini diantisipasi dan tidak tertangani dengan baik maka akan berpotensi pada meningkatnya angka kemiskinan di Jatim. Setiap bencana beresiko terhadap tambahnya kemiskinan.
“Pemulihan dampak sosial dan ekonomi karena pandemi Covid-19 sedang dilakukan recovery secara bersama- sama. Upaya tersebut jangan sampai tersendat karena adanya potensi bencana hidrometeorologi. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk meminimalisir dampak bencana yang dapat ditimbulkan,” pungkasnya. (q cox, tama dinie)
