TANAH BUMBU (Suarapubliknews) – Untuk mencapai target perumahan pemukiman air minum dan sanitasi (PPAS) membutuhkan komitmen luar biasa dari para pemangku kebijakan termasuk di dalamnya pemerintah pusat, propinsi kota/Kabupaten dan pihak swasta.
Selain itu, untuk mencapai target TPB diperlukan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif serta dibutuhkan inovsi lainnya dari berbagai pihak untuk memenuhi gap akses air minum dan sanitasi.
Hal ini dikatakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir .Rahmat Rahmat Prapto Udoyo, saat membuka Kick Off Meeting Perumahan Pemukiman Air Minum dan Sanitasi (PPAS). di ruang DLR, itu Selasa (08/06/2021) kantor Bupati.
Lanjutnya, mempertimbangkan bahwa pemenuhan hal tersebut dibutuhkan kolaborasi multisektoral dan multiaktor, maka pemerintah daerah membentuk kelompok kerja PPAS dengan tujuan untuk menjadi wadah penguatan koordinasi dan kolaborasi antaar stake holders pembangunan perumahan permukiman, air minum dan sanitasi di Kabupaten Tanah Bumbu.
“Keberadaan pokja dinilai sangat strategis dalam menjadi wadah penguatan kordinasi, Advokasi dan advisory antara stakeholder. Oleh kerena itu diperlukan penguatan pokja dalam mengawal pembangunan dan melaksanakan sinergitas bidang perumahan permukiman,” ujarnya.
Menurut dia, Pemerintah indonesia telah menetapkan target air sanitasi melalui tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) 2030 dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2020-2024, hal ini menindaklanjuti target universal acces (UA) dengan akses tersebut tidak hanya sampai layak tapi menuju aman.
“Ketika Kabupaten sudah berhasil mencapai STOP BABS dan 100% akses air minum jaringan perpipaan, Kabupaten/Kota harus terus bergerak naik hingga mencapai puncak yakni aman dan air minum aman,” paparnya.
Dia menambahkan, pada tahun 2020 Kabupaten Tanah Bumbu dalam capaian air limbah domestik layak berada di 64, 62 %, capaian sampah terkelola berada di 56, 33 %.
“Artinya masih terdapat gap dengan target dari propinsi Kalimantan Selatan untuk Kabupaten Tanah Bumbu di Tahun 2024 yaitu: 90% akses air limbah domestik layak dengan 10% diantaranya harus akses aman dan 71% sampai terkelola sesuai dengan penandatanganan komitmen yang sudah disepakati ketua pokja tahun 2020.” tutupnya. (q cox, Imran)
