SURABAYA (Suarapubliknews) – Kota Surabaya terus memperkuat perannya sebagai kota sejarah dan peradaban dengan menginisiasi tata kelola seni budaya yang lebih inklusif. Hal ini mendapatkan apresiasi, salah satunya dari Founder Komunitas Surabaya Juang, Heri Lentho.
Menurutnya, Kota Pahlawan memiliki potensi besar, sehingga perlu adanya penguatan komunikasi antara seniman, lembaga kesenian, dan pemerintah sebagai kunci terciptanya ekosistem kebudayaan yang sehat.
Heri Lentho mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan kebudayaan terletak pada harmonisasi peran tiga pilar utama yang diibaratkannya sebagai hubungan ideal antara pasien, dokter, dan apotek.
“Seniman berperan sebagai pasien, Dewan Kesenian sebagai dokter yang mendiagnosis, dan pemerintah sebagai apotek yang memfasilitasi obat atau kebutuhan dukungan,” terangnya Rabu (1/4/2026).
Oleh karena itu, menurutnya dibutuhkan “Ruang Diagnostik Bersama”. Dalam ruang ini, komunikasi tidak lagi bersifat satu arah, melainkan menjadi jembatan yang mempertemukan kegelisahan kreatif seniman dengan arah strategis dari Dewan Kesenian serta fasilitasi responsif dari Pemerintah Kota.
“Kita sedang menuju transformasi cara berkomunikasi. Pemerintah Kota Surabaya memiliki kapasitas besar sebagai fasilitator, dan jika ini dipadukan dengan diagnosis yang tepat dari dewan kesenian, maka seni budaya akan benar-benar menjadi napas ruang publik kita,” ujar Heri.
Optimisme Heri Lentho bersandar pada konsep ko-kreasi kebijakan. Dalam pendekatan ini, Pemkot Surabaya diharapkan tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi menjadikannya hasil kesadaran kolektif.
“Tujuannya agar kebijakan bukan sekadar produk birokrasi, melainkan buah dari pemahaman bersama antara pemerintah dan pelaku seni. Inilah titik di mana fragmentasi berubah menjadi orkestrasi yang indah,” imbuhnya.
Sebagai instrumen konkret untuk mewujudkan visi positif tersebut, Heri mengusulkan pembentukan Forum Triadik Kebudayaan. Forum ini diproyeksikan menjadi ruang pertemuan periodik berbasis data dan riset yang akan membantu Pemkot Surabaya dalam menumuskan rekomendasi strategis kebudayaan.
“Memetakan kebutuhan riil seniman di lapangan, dan meyusun arsip hidup kebijakan kebudayaan kota yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi ini, Heri Lentho percaya bahwa Surabaya akan naik kelas dari sekadar kota penyelenggara kegiatan seni menjadi kota yang benar-benar “menghidupi” kebudayaan sebagai nadi kehidupan warga.
“Ketika pemerintah berfungsi sebagai fasilitator yang responsif dan seniman ditempatkan sebagai subjek pembangunan, yang lahir bukan sekadar program rutin. Yang tumbuh adalah ekosistem yang sehat dan peradaban yang kuat. Surabaya punya semua modal untuk mencapai itu,” pungkasnya. (q cox)
