SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur I memperkuat sinergi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur dalam mendukung implementasi Coretax DJP serta penguatan kolaborasi perpajakan dengan dunia usaha.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam audiensi antara Kanwil DJP Jawa Timur I dan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Jawa Timur yang berlangsung di Kantor Kanwil DJP Jawa Timur I, Surabaya.
Pertemuan tersebut menjadi forum diskusi strategis untuk membangun pemahaman bersama terkait kebijakan perpajakan sekaligus menjawab berbagai tantangan implementasi sistem perpajakan yang terus berkembang.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha memiliki peran penting dalam mendukung transformasi perpajakan nasional. “Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, DJP berharap APINDO dapat terus berperan sebagai mitra strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha. Selain itu, APINDO juga diharapkan dapat membantu menyebarluaskan pemahaman terkait ketentuan perpajakan serta mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.
“Kami berharap APINDO dapat terus menjadi mitra strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha, membantu menyebarluaskan pemahaman ketentuan perpajakan, serta mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak,” katanya.
Melalui kolaborasi tersebut, DJP dan APINDO diharapkan dapat bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus memperkuat kemudahan berusaha di Indonesia. Sinergi antara regulator dan pelaku usaha juga dinilai penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan di tengah dinamika transformasi digital perpajakan.
Kanwil DJP Jawa Timur I menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan, edukasi perpajakan, serta penguatan kepatuhan wajib pajak. (feb, tama dini)
