JAKARTA (Suarapubliknews) ~ Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mendorong penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol, termasuk pengembangan model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta. Gagasan tersebut akan dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar ATI pada Rabu (12/8) di Jakarta.
FGD bertema penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol untuk mendukung pembangunan Indonesia berkelanjutan tersebut diarahkan menjadi ruang dialog lintas pemangku kepentingan untuk membahas kebijakan, regulasi, iklim investasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan jalan tol.
Dorongan tersebut muncul di tengah keterbatasan kapasitas pembiayaan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan tol. Saat ini, jaringan jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia mencapai 3.115,98 kilometer yang terdiri dari 76 ruas dan dikelola 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Nilai investasi ruas yang telah beroperasi mencapai sekitar Rp668 triliun dan diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun jika termasuk ruas yang masih dalam tahap konstruksi dan persiapan.
Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono mengatakan pengembangan infrastruktur jalan tol perlu tetap diarahkan pada manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk dari sisi keamanan dan kualitas pelayanan.
“Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama Pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” ujarnya.
Menurut ATI, sebagian besar ruas tol yang beroperasi masih berada dalam fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi. Kondisi tersebut membutuhkan struktur keuangan yang sehat agar pengusahaan jalan tol dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Selain persoalan pembiayaan, industri juga menghadapi tantangan operasional berupa maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL). Kendaraan dengan muatan atau dimensi berlebih dinilai mempercepat kerusakan fisik jalan sekaligus meningkatkan risiko bagi pengguna jalan.
FGD ATI akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, legislatif, regulator, lembaga pengawasan, akademisi, pelaku usaha, perbankan, investor, hingga perwakilan konsumen. Forum tersebut dijadwalkan dibuka Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Diskusi akan dipandu pakar manajemen Rhenald Kasali, dengan narasumber utama Muhammad Chatib Basri dan Bambang Brodjonegoro. Perwakilan Komisi V DPR RI serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait juga dijadwalkan terlibat dalam pembahasan.
Plt. Sekretaris Jenderal ATI Kristianto menilai keterlibatan lintas sektor diperlukan untuk menghasilkan kebijakan pembiayaan dan regulasi yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah, pelaku industri, investor, dan masyarakat.
“Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper),” ujarnya.
Hasil pembahasan FGD tersebut nantinya akan dirumuskan dalam White Paper untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan jalan tol nasional. ATI berharap rekomendasi tersebut dapat mendukung terciptanya kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus membuka ruang partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. (feb, tama dini)
