SURABAYA (Suarapubliknews) – Membludaknya titik aksi kecewa dari wali murid di Kota Surabaya terkait PPDB yang menerapkan sistem zonasi, ternyata mengusik Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana.
Kepada media ini, Whisnu Sakti Buana mengatakan jika Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 melalui sistem zonasi umum untuk SMP dan SMA di Surabaya, harusnya dibarengi dengan kesiapan infrastruktur sekolah, karena faktanya menuai banyak protes dari wali murid.
“Situasi ini harusnya menjadi evaluasi bersama, khususnya dengan regulasi dari Permendikbud yang menggunakan sistem zonasi, padahal pembangunan infrastruktur sekolah belum sepenuhnya berdasarkan zonasi,” ucap politisi PDIP ini. Rabu (19/06/2019)
Oleh karenanya, Ketua DPC PDIP Surabaya ini menyatakan jika Pemerintah Kota akan mengambil satu langkah yakni dengan cara menambah rombongan belajar (rombel) di sekolah-sekolah negeri.
“Tapi untuk proses pendaftaran dan seleksinya, rombel ini akan memakai sistem nilai UN seperti sebelumnya, sehingga memungkinkan siswa-siswa yang nilainya tinggi bisa bersaing mendapatkan sekolah yang baik,” tandas.
Menurut politisi yang disebut-sebut memiliki potensi kuat menggantikan posisi Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya ini, sistem zonasi yang diterapkan saat ini akan menyulitkan proses pengajaran nantinya. Bahkan bisa memunculkan kesenjangan kualitas anak didik yang terlalu jauh.
“Saya berharap situasi ini bisa menjadi momentum kita bersama untuk saling introspeksi diri, jangan selalu merasa benar, karena yang menjadi korban adalah anak-anak bangsa kita sendiri,” tutup WS-sapaan akrab Whisnu Sakti Buana. (q cox)
