SURABAYA (Suarapubliknews) – Silang pendapat antar pengamat juga muncul terkait hasil Konfercab PDIP untuk Kota Surabaya, diantaranya paparan Agus Mahfud fauzi pengamat politik dari Unesa dan Suko Widodo Pakar Komunikasi asal Unair.
Menurut Agus Mahfud fauzi, konfercab digelar tidak lain untuk mendengar atau menyerap aspirasi atau suara di tingkat bawah yakni pac (pengurus anak cabang) dalam menentukan ketua dpc (dewan pimpinan cabang) bukan dengan melakukan penunjukan langsung.
Oleh karenanya, penunjukan langsung DPP PDI Perjuangan kepada Adi Sutarwiyono sebagai ketua DPC PDI Perjuangan kota Surabaya pada pelaksanaan konfercab kemarini justru berpotensi menghancurkan loyalitas dan kesolidan kader di tingkat bawah, karena keputusan yang diambil tidak berdasar suara kader.
“Proses di partai politik salah satunya PDI Perjuangan menerapkan demokrasi yakni keputusan diambil berdasarkan suara di bawah yakni Bottom Up, apalagi PDI perjuangan merupakan partai yang loyalitas maupun kesolidan kader di tingkat bawah sangat tinggi, sehingga suara di tingkatan bawah menjadi pertimbangan besar dalam menentukan keputusan. namun jika dalam menentukan keputusan ternyata suara para kader ini tidak menjadi bahan pertimbangan, maka keputusan tersebut sama dengan mencederai suara kader,” ungkap dosen sosiologi politik Unesa ini. Senin (8/7/2019)
Mantan komisioner KPU Jatim ini menegaskan, apalagi terjadi deadlock dalam pelaksanaannya itu menunjukan konfercab PDIP tidak hanya mencederai kader di tingkat bawah, tapi juga mencederai pdip secara kelembagaan dikarenakan keputusan yang diambil tidak berdasarkan AD/ART atau mekanisme partai yang harusnya dalam menentukan ketua berdasarkan suara di tingkatan bawah.
“Konfercab PDIP kali ini akan menjadi perhatian publik pada Partai yang dalam pileg ini bisa kembali menjadi pemenang di surabaya menjadi tidak bagus, dikarenakan partai yang menjadikan demokrasi sebagai jalan hidupnya ternyata dalam menentukan keputusan tidak menerapkan sistem demokrasi,” ungkapnya
Agus mengatakan DPP PDIP harus melakukan klarifikasi, jika tidak maka kedepan ini akan menghancurkan loyalitas maupun kesolidan para kader di tingkat bawah.
Namun pendapat berbeda disampaikan Suko Widodo pakar komunikasi politik UNAIR Surabaya, yang mengatakan bahwa proses regenerasi merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk merubah strategis yang akan dikembangkan dalam menghadapi persaingan partai.
“Perubahan strategis merupakan upaya untuk mengembangkan partai dalam menghadapi persaingan yang semakin dinamis,” ucap Suko.
Suko menambahkan, PDIP juga akan melakukan pengembangan strategis dengan merombak kepengurusan di DPC PDIP kota Surabaya. “Salah satunya dengan menunjuk Adi Sutarwiyono yang memiliki background wartawan,” papar dia.
Penunjukan Adi Sutarwiyono diharapkan mampu memberikan strategi baru di masa milenial. Surabaya sendiri merupakan kota sangat pesat perkembangannya. “Untuk menjawab persaingan partai yang begitu dinamis itu diperlukan pemimpin yang inovatif dan dinamis, sepertinya hal itu yang diinginkan DPP PDIP untuk Surabaya,” terang Suko Widodo.
Dosen fakultas ilmu Komunikasi Universitas Airlangga ini juga menjelaskan, terkait perkembangan Pilkada Surabaya 2020 nanti, ia memaparkan, bahwa hasil riset Wisnu cukup tinggi. Tetapi belum pada posisi dominan secara umum , karena juga banyak kandidat lain menunjukkan trend popularitas meningkat.
“Saya rasa PDIP akan mempertimbangkan kadernya untuk maju dalam Pilkada Surabaya,” ucap dia.
Ditariknya mas Whisnu dari ketua DPC PDIP kota Surabaya adalah langkah strategis dalam memenangkan Pilkada Surabaya 2020 mendatang. “Selain itu sejak tahun 2004 PDIP mulai krisis manajemen. Sehingga sangat perlu perubahan strategis untuk mempersiapkan langkah tersebut,” urai Suko Widodo.
Tiga kali PDIP di Jawa Timur menang Pemilu utamanya di Surabaya, namun kalah di Pilkada. “Saya menganalisa DPP sedang mempersiapkan langkah strategis untuk memenangkan Pilkada Surabaya dengan menarik Whisnu diganti oleh Adi Sutarwiyono,” tukasnya.
Kalau PDIP tidak melakukan itu, kemungkinan dalam Pilkada Surabaya akan mengalami hal yang sama dengan Pilkada sebelumnya, pungkas Suko. (q cox)
