SURABAYA (Suarapubliknews) – Polemik Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) yang berimbas munculnya wacana interpelasi kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akhirnya bisa diakhiri setelah dimediasi oleh empat unsur pimpinan DPRD Surabaya.
Ke empat pimpinan DPRD Surabaya itu adalah Ketua Adi Sutarwijono dan tiga Wakil Ketua yakni Laila Mufidah, AH Thony, dan Reni Astuti, yang berhasil mempertemukan semua pihak terkait, yakni Kepala Dispora Surabaya Afghani, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dispora Edi Santoso, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni, dan anggota Fraksi Agung Prasodjo.
“Saya bersyukur, polemik yang ramai di media massa bisa diselesaikan dengan musyawarah. Jalan ini yang dianjurkan oleh Tata Tertib DPRD Surabaya. Model musyawarah seperti ini juga sesuai corak kepribadian bangsa kita yang Pancasilais,” ujar Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Jumat (08/11/2019)
Adi Sutarwijono mengajak semua pihak duduk bersama, bicara dari hati ke hati untuk merajut saling pengertian dan memahami peristiwa tersebut
“Semuanya saling legowo. Kesimpulannya, ke depan, kita semua harus saling meningkatkan koordinasi, supaya miskomunikasi dan miskoordinasi tidak terulang lagi,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Adi mengatakan, musyawarah antarpihak yang sempat miskomunikasi hari ini menjadi momentum untuk memperkuat kekompakan seluruh jajaran di Surabaya dalam menyambut Piala Dunia U-20 pada 2021.
Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan ini, DPRD bersama Pemkot Surabaya bertekad untuk mewujudkan Kota Pahlawan ini sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021.
“Kita semua ingin bila Surabaya sukses menjadi tuan rumah even dunia. Masyarakat Surabaya dan para pencinta sepak bola pasti bangga melihat Surabaya semakin menjadi kota berkelas internasional dan bisa membawa harum nama bangsa di pentas dunia,” kata Adi.
Diketahui, polemik soal Stadion GBT sempat mencuatkan wacana penggunaan hak interpelasi oleh Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Polemik itu bermula saat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali gagal masuk Stadion GBT saat inspeksi karena stadion terkunci pada Minggu (3/11).
Kehadiran Menpora untuk mengecek fasilitas di Stadion GBT yang bakal menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia U-20 pada 2021. Kejadian itu membuat Fraksi Partai Golkar memunculkan wacana penggunaan hak interpelasi kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (q cox)
