SURABAYA (suarapubliknews.net) – Mantan Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa kembali dapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Kali ini, Khofifah dikritik kehadirannya dalam acara rapat koordinasi (Rakor) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 Provinsi Jawa Timur, di salah satu Villa di Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (30/1/2018).
Pakar Politik Universitas Airlangga (Unair) DR Novri Susan mengatakan, seharusnya Khofifah mampu mengendalikan diri untuk tidak hadir pada acara program Kemensos, yaitu rapat pendamping PKH. Sekalipun, dia di undang dengan kapasitas sebagai mantan Menteri Sosial.
“Seharusnya Bu Khofifah bisa menahan diri dan menyadari karena posisinya saat ini sebagai calon gubernur. Kalau kapasitasnya itu sebagai menteri sosial tidak masalah itu memang tugas, tapi dia kan sebagai calon gubernur,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran Khofifah yang saat ini maju menjadi cagub Jawa Timur itu menciptakan distorsi (topeng) terhadap pemahaman masyarakat, bahwa Khofifah sebagai cagub berhasil memberikan program bantuan ketika menjabat sebagai Mensos.
“Itu sebagai distorsi praktek berdemokrasi. Jadi, secara etika politik itu tidak benar, tidak etis. Itu tidak ada edukasi politik yang benar dari figur yang masuk seperti ini,” ungkap mantan Ketua Badan Akreditas Sekolah (BAS) Sidoarjo itu.
Sekadar diketahui, Khofifah Indar Parawansa, calon gubernur Jawa Timur dari Partai Demokrat, Selasa kemarin menghadiri acara rapat koordinasi Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Mojokerto.
Di acara tersebut, Khofifah mendapatkan gelar kehormatan sebagai ‘Ibu PKH’. Penghargaan itu diberikan karena program tersebut dinilai salah satu program berhasil mengentaskan kemiskinan.
Meski kini sudah tidak menjabat mensos lagi, Ketua PP Muslimat yang kini maju Pilgub Jatim didampingi Emil Dardak itu memang masih aktif untuk berkoordinasi dengan para pendamping PKH. (q cox, Wb)
