JEMBER (Suarapubliknews) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa gencar menggulirkan bantuan modal usaha ultra mikro zakat produktif guna mempersempit ruang gerak rentenir.
Menurutnya, pelaku usaha ultra mikro masuk dalam kelompok masyarakat rentan miskin. Jika ada goncangan potensial menjadi miskin. Kelompok ini, kata dia, merupakan yang paling rentan karena tingkat pendidikan dan aksesibilitas sehingga mudah diperdaya oleh sistem keuangan informal yang bernama rentenir atau bank titil.
“Iming-iming mudah mendapat pinjaman akhirnya banyak yang akhirnya terjerat dalam pusaran hutang, bunga berbunga. Bukannya makin sejahtera, justru malah terbelenggu dengan hutang,” katanya usai menyerahkan bantuan modal usaha ultra mikro zakat produktif dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada 140 pelaku usaha ultra mikro di Kantor Bakorwil Jember, Senin (14/2/2022).
Di era digital ini, rentenir juga ikut bertransformasi menjadi pinjaman online alias pinjol ilegal. Modusnya tidak jauh berbeda, yakni memberikan kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat untuk mengajukan pinjaman.
“Korban pinjol ilegal sudah banyak bertebaran, saya tidak ingin pelaku-pelaku usaha ultra mikro di Jatim juga menjadi korban rentenir atau pinjol ilegal,” ujar Gubernur Khofifah.
Gubernur Khofifah menjelaskan, selain menghindarkan dari rentenir, fungsi zakat produktif tersebut juga untuk memompa optimisme pelaku usaha untuk bangkit dari pandemi Covid-19.
Lebih lanjut disampaikan, bantuan zakat produktif untuk modal usaha bagi pelaku usaha ultra mikro di Jember ini dengan jumlah penerima sebanyak 140 orang. Hampir di setiap kunjungan Gubernur Khofifah membagikan zakat produktif baik bersumber dari Baznas Jawa Timur maupun dari BUMD Jawa Timur.
“Semoga program ini bisa menjadi bantalan ekonomi bagi pelaku usaha ultra mikro di Jatim,” imbuhnya.
Sementara itu, ditempat yang sama, Dinas Perindag Provinsi Jawa Timur juga menggelar operasi pasar guna mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran.
Gubernur Khofifah mengatakan seharusnya kelangkaan tidak harus terjadi karena total produksi minyak goreng di Jatim mencapai 63.000 ton per bulan dari total kebutuhan minyak goreng sebanyak 59.000 ton per bulannya. Artinya, terdapat surplus sebesar 4.000 ton setiap bulannya.
“Di pasar tradisional biasanya stok tersedia, tapi harganya jauh dari HET. Saat ini HET untuk minyak goreng dengan kemasan premium Rp 14 ribu per liter, HET minyak goreng dengan kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, HET minyak goreng curah Rp 11.500 per liter. Akan tetapi untuk mendapatkan harga sesuai HET di pasar tradisional ternyata tidak mudah. Sementara di retail modern sering kosong stock nya,” tuturnya.
Ia mengaku telah mengkomunikasikan kondisi tersebut dengan Menteri Perdagangan dan bersama Pangdam serta Kapolda melakukan sidak ke pabrik minyak goreng. Hasilnya, diduga ada persoalan dalam pendistribusiannya karena pabrik mengatakan tidak pernah mengurangi jumlah produksi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Gubernur Khofifah mengajak seluruh satgas pangan di segala lini untuk mengecek alur distribusi. Tujuannya, untuk mencari dimana benang kusut kelangkaan minyak goreng tersebut. Sebab, stok minyak di pusat perbelanjaan modern dan minimarket banyak yang kosong meski telah melakukan Pre Order (PO).
Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan bantuan zakat produktif untuk modal usaha bagi pelaku usaha ultra mikro sangat bermanfaat dan sangat produktif untuk masyarakat Jember. Terkait stok dan harga minyak goreng yang naik turun dan, Hendy berjanji akan terus melakukan pengecekan dan penetrasi pasar.
“Dukungan Gubernur Khofifah dan Pemprov Jatim akan sangat membantu masyarakat melanjutkan modal usaha untuk pelaku UMKM,” imbuhnya.
Fatima (63) mengucapkan terima kasih atas bantuan modal yang diberikan Gubernur Khofifah. Tentu, modal tersebut dibuat untuk mendukung usahanya sebagai penjual nasi bungkus.
“Terima kasih Bu Khofifah. Modal ini akan saya gunakan untuk beli minyak goreng, kertas minyak dan bahan-bahan lain untuk jualan nasi bungkus,” ungkapnya. (q cox, tama dinie)
