SURABAYA (Suarapubliknews) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa upaya penanganan stunting harus dilakukan dari sejak masa remaja. Pada tahap itu, bisa dilakukan mulai dari pemberian tablet penambah darah untuk mencegah anemia, selanjutnya dilakukan intervensi gizi pada saat kehamilan, dan pada saat bayi lahir hingga balita.
Hal ini dikatakan saat menutup Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) oleh BKKBN di Surabaya, Rabu (2/3. Ia juga berharap bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai oleh Bappeda se-Jawa Timur bisa mengalirkan koordinasi ke semua Satuan Perangkat Daerah. Terutama pada saat ini sedang menyiapkan RKPD untuk 2023.
“Jadi jika penanganan stunting ini dialirkan ke RKPD 2023, pemetaan datanya update, kemudian intervensi programnya juga nendang, lalu support budgetnya cukup, sinergitasnya juga bagus, kalau Bahasa Bapak Kepala BKKBN itu Konvergensi di antara seluruh stakeholder, bersama-sama melakukan percepatan penurunan stunting,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, penanganan stunting ini melibatkan banyak satuan kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Saya mengusulkan kepada Kepala BKKBN, jikalau penurunan stunting ini dijadikan Program Prioritas Nasional, seperti arahan Bapak Presiden, maka TNI dan Polri menurut saya bagus kalau juga mendapatkan penugasan yang sama, karena kita membutuhkan di tingkat yang paling bawah, Babinsa, Babinkamtibmas Bersama Bidan Desa dan Lurah/Kepala Desa,” ujar Gubernur Khofifah.
Gubernur Khofifah menyebutkan bahwa 4 Pilar itu akan menjadi bagian yang sangat penting untuk menyisir agar stunting di masing-masing Desa terpotret. Dengan demikian, upaya intervensi pemerintah juga akan lebih bagus. “Jadi SDM yang berdaya saing dan SDM yang berkualitas memang harus disiapkan secara lebih komprehensif sistemik dengan pondasi yang kuat,” tuturnya. (q cox, tama dinie)
