KOTA MALANG (Suarapubliknews) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan komitmennya untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan mengajak semua elemen strategis untuk bersinergi dalam upaya pengendalian inflasi pangan di Indonesia.
Komitmen itu Ia tegaskan saat menjadi keynote speaker dalam Kick Off GNPIP yang dibingkai dalam High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim, di Hotel Grand Mercure Kota Malang. Ia juga menjelaskan langkah strategis pengendalian inflasi melalui 4 K yaitu, K1 : Keterjangkauan harga, K2 : Ketersediaan pasokan, K3 : Kelancaran distribusi dan K4 : Komunikasi Efektif.
Saat ini semua elemen strategis vertikal horisontal harus bergerak bersama baik secara lokal, regional maupun nasional. “Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) ini membutuhkan strong partnership dan strong commitment diantara seluruh elemen strategis di negeri ini,” katanya Rabu (10/8).
Dalam acara yang juga dirangkai dengan Aksi Operasi Pasar, Gerakan Pasar Murah serta Kerjasama Antar Daerah (KAD) tersebut, disampaikan Gubernur Khofifah bahwa pengendalian inflasi pangan harus dilakukan bersama lintas sektor vertikal horisontal. Hal itu pula yang selama ini Ia lakukan dalam mengendalikan inflasi di Jatim.
Gubernur Khofifah aktif berkoordinasi dengan Kapolda, Pangdam, Kajati dan jajarannya sampai tingkat bawah juga bupati/walikota dalam mengambil sebuah kebijakan. Ia menjelaskan bahwa pengendalian inflasi pangan akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Karena hal ini berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok.
Lebih lanjut ditegaskan Gubernur Khofifah bahwa inflasi Jatim pada Juli 2022 sebesar 0,61 % month per month. Menurut Khofifah angka tersebut termasuk cukup tinggi. Hal tersebut dipicu dari harga beberapa komoditi pangan termasuk cabai. Cabai merah dan bawang merah sudah menurun signifikan. Sementara telur dan daging ayam masih diatas harga eceran tertinggi (HET).
Alasannya memang pakan ayam, pakan ternak terutama 50% dari jagung menurut para peternak harganya relatif masih cukup tinggi dibandingkan HET yang ditetapkan pemerintah. “Format format seperti ini memang membutuhkan penyelesaian berupa macro policy secara nasional yang menjadi bagian sangat penting,” tuturnya.
Gubernur Khofifah menerangkan saat terjadi inflasi seperti saat ini dibutuhkan intervensi efektif yang harus dilakukan kepala daerah. Maka dibutuhkan panduan regulasi dari pusat yang clear yang bisa dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah.
Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang secara year on year 5,74% tertinggi di Indonesia. Angka ini juga menjadikan Jawa Timur sebagai lokomotif perekenomian nasional. Selain itu, posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional juga memiliki peranan penting dalam pengendalian inflasi pangan.
“Maka dalam mengendalikan inflasi pangan kita akan melakukan beberapa langkah ekstra bersama TPID Jatim. Diantaranya perluasan kerjasama antar daerah (KAD) dalam lingkup provinsi Jawa Timur dengan provinsi lain, melakukan operasi pasar prioritas yang targeted dan terukur, serta digitalisasi hulu-hilir komoditi pangan,” tandasnya.
Gubernur Khofifah juga mengungkapkan bahwa kerjasama antar daerah telah rutin dilakukan oleh provinsi Jawa Timur. Salah satunya melalui kegiatan misi dagang Provinsi Jawa Timur dengan berbagai provinsi di Indonesia yang melibatkan berbagai pihak termasuk para pengusaha dan pedagang.
“Kami ini Hampir setiap bulan melakukan misi dagang, dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ini salah satunya tersupport sangat signifikan dari misi dan antar pulau antar provinsi,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan bahwa TPID Jatim akan terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung upaya pengendalian inflasi pangan baik dengan Kabupaten Kota di Jawa Timur maupun dengan provinsi lain di Indonesia
Kepada seluruh kepala daerah Kabupaten Kota di Jawa Timur, Gubernur Khofifah mengajak untuk terus saling update bersama. Bahwa ada suasana yang harus dibangun seperti harapan Gubernur Bank Indonesia yaitu menurunkan inflasi pangan maksimal 5 % sampai 6%. “Kalau saya tentu berharap dibawah itu, saya rasa kerja keras semuanya memungkinkan untuk bisa melakukan stabilisasi harga terutama harga pangan,” ucapnya.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan kondisi dunia saat ini sedang bergejolak. Kondisi ekonomi global sedang menuju resesi, serta geopolitik perang Ukraina dan Rusia mempengaruhi ekonomi dunia. Ia mengatakan bahwa hal itu tidak menyerang langsung tapi berdampak kepada Indonesia.
Ia mengungkapkan inflasi di Indonesia sudah hampir 5%, masih lebih rendah dr negara lain, tetapi harus tetap bertahan dalam kondisi saat ini. Sementara inflasi pangan Indonesia mencapai 10,7%, yang seharusnya tidak boleh lebih dari 5%. Dan harus turunkan menjadi 6% atau sampai 5%, karena berimbas langsung ke masyarakat.
Oleh karenaya melalui GNPIP ini, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan upaya dalam pengendalian inflasi pangan. “Mari bersama kita gelorakan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dengan semangat kemerdekaan, proklamasi mensejahterakan rakyat untuk pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju,” katanya..
Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyampaikan apresiasi atas sinergi GNPIP yang menurutnya akan mendorong berbagai terobosan berbasis gotong royong dan menyatakan ‘perang’ untuk menekan laju inflasi. Karena gotong royong adalah modal sosial utama yang dimiliki Indonesia dan sudah terbukti pada penanganan Covid-19.
“Melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, kita gelorakan semangat gotong royong yang menjadi modal sosial bangsa kita yang telah teruji di dalam menghadapi tantangan global yaitu penurunan ekonomi dan kenaikan inflasi dan melalui semangat gotong royong ini kita akan berhasil melawan perang melawan inflasi. Gerakan gotong royong ini harus digaungkan baik oleh TPID level Kabupaten Kota maupun TPID antar provinsi ” katanya. (Q cox, tama dini)
