Jatim RayaPemerintahan

Wagub Emil: Penguatan Perekonomian Lokal Menjadi Kunci Bertahan Pada Tahun 2023

88
×

Wagub Emil: Penguatan Perekonomian Lokal Menjadi Kunci Bertahan Pada Tahun 2023

Sebarkan artikel ini

SURABAYA (Suarapubliknews) – Salah satu kunci menghadapi tantangan ekonomi tahun 2023 adalah dengan memperkuat perekonomian lokal. Sebab, yang harus dikhawatirkan dari 2023 adalah lesunya daya ekspor.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat menghadiri Seminar Outlook Perekonomian Jatim 20223 di Kantor Wilayah 8 DJP Jawa Timur, Surabaya, Senin (19/12).

“Kita harus tahu denyut nadi ekonomi masyarakat, hal-hal yang kelihatannya sederhana tapi menjadi sangat penting. Maka kita harus bisa menggenjot dan menggairahkan lokal. Jangan sampai ada penambahan biaya produksi yang terlalu membebankan masyarakat,” ucapnya

Wagub Emil menjelaskan, fokus pemerintah juga harus ada pada UMKM. Mengingat kontribusi nilai tambah koperasi-UMKM tahun 2021 terhadap PDRB Jatim sebesar 57,81% dan menjadi garda utama pembangkitan ekonomi daerah.

“Praktis aja, gak teoritis. Hajar satu per satu isu yang dihadapi pelaku usaha, Pemprov fasilitasi. Contohnya ada wacana penambahan biaya cukai untuk produk manis dan kemasan plastik. Kita pro kesehatan dan ramah lingkungan, tapi memang harus melihat dampaknya untuk UMKM,” tuturnya.

Lebih jauh, mantan Bupati Trenggalek itu juga menuturkan, impor harus dijaga kestabilannya untuk mengimbangi penurunan ekspor yang diperkirakan akan terjadi. Makanya substitusi bahan baku itu juga harus diimbangi dengan kebijakan yang konsisten.

“Jangan sampai kita menggunakan bahan baku dalam negeri, tapi pas produk akhirnya disuruh bersaing dengan luar negeri, yang luar negeri dibiarkan bebas masuk. Nah ini yang kita coba selesaikan dengan misi dagang. Artinya kita tidak beli dari luar negeri, tapi dari luar daerah. Supaya nggak terlalu bergantung. Ini gak sempurna, tapi minimal kita selangkah demi selangkah ke arah yang lebih baik dalam membenahi struktur,” tambahnya.

Hanya saja, Wagub Emil mengatakan bahwa Indonesia dan Jawa Timur cenderung tangguh dan telah melewati inflasi terberatnya pada pertengahan 2022 lalu. Sehingga, tantangan ekonomi 2023 seharusnya tidak begitu berdampak pada perekonomian nasional maupun daerah.

Meski begitu, Ia mengingatkan untuk tetap mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi dunia  yang berpotensi menurunkan permintaan dan daya beli global terhadap produk Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dan instansi terkait dalam hal ini.

“Jargon kita tahun ini adalah Optimis Jatim Bangkit. Untuk tahun depan, itu keputusan Gubernur ingin seperti apa. Tapi yang pasti, bukan Pesimis. Karena kita punya banyak hal yang harus membuat kita merasa optimis,” katanya

Di tahun depan, harus ada hal berani dan berbeda yang dilakukan. Tapi yang pasti, negara harus hadir. “Kesulitan rakyat akan kita suarakan ke pemerintah pusat karena kita bukan hanya wakil pusat tapi juga penyambung lidah rakyat. Mudah-mudahan ini bisa didiskusikan di acara ini. Dan kami sami’na wa atho’na terhadap teknokrasi dan keilmuan,” tutupnya.

Mengamini hal tersebut, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jatim P. M. John L. Hutagaol mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang akan memengaruhi perekonomian daerah. Antara lain ekonomi global dan nasional; geopolitik; borderless; information, communication, technology (ICT); pemanasan global; serta inflasi.

“Selain itu sudah banyak pakar yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan akan di bawah 3%. Tapi selain dari pengaruh di dunia luar, ekonomi kita juva dipengaruhi isu politik, sosial, dan budaya. Termasuk di dalamnya pemilu,” terangnya.

Menekankan pentingnya kebijakan kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal serta peran UMKM, John juga menerangkan bahwa ada faktor mendasar yang memengaruhi pertumbuhan berkelanjutan daerah yang perlu diperhatikan.

Yakni SDM unggul, stabilitas keamanan dan pangan, juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penyerapan tenaga kerja. “Tapi yang tidak kalah penting dari yang lainnya adalah perlunya kepemerintahan yang baik. Karena masyarakat bergantung kebijakan dan kepemimpinan kepala daerah,” pungkasnya. (Q cox, tama dini)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *