SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut rombongan Komisi X DPR RI yang datang ke Jatim dalam rangka kunjungan kerja, Jumat (17/2).
Bertempat di Ruang Hayam Wuruk Kantor Gubernur Jatim Lantai VIII Jalan Pahlawan No.110 Surabaya, rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf dan Abdul Fikri Faqih tersebut disambut hangat oleh Wagub Emil beserta jajaran Pemprov Jatim.
Kedatangan komisi yang membidangi pendidikan, riset, olahraga, dan kepariwisataan ini untuk mengetahui lebih dalam permasalahan-pemasalahan di daerah guna menjadi pertimbangan kala merumuskan kebijakan di tingkat pusat. “Banyak sekali yang dibahas. Tadi juga sudah direkap juga oleh masing-masing kepala OPD tentang isu-isu aktual di Jatim,” ujar Wagub Emil.
Wagub Emil menambahkan, isu-isu aktual yang tadi dibahas bersama dengan Komisi X DPR RI meliputi bidang pendidikan, pariwisata, kebudayaan, dan olahraga. Mulai dari rekrutmen guru, wacana revisi undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, hingga kondisi terkini kepariwisataan dan kebudayaan di Jatim.
“Sesi ini tentu bukan satu-satunya peluang kita untuk menyalurkan aspirasi. Dan kami berharap Isu-isu aktual yang dihadapi masyarakat Jatim ini akan menjadi pertimbangan bagi para legislator kita di tingkat pusat,” lanjutnya.
Selain itu, dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih tiga jam tersebut juga sempat menyinggung tentang Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Sebab, pendidikan merupakan salah satu unsur dalam pengukuran IPM.
Seperti yang telah diketahui, IPM Jatim di bawah kepemimpinan Khofifah – Emil secara konsisten naik dari tahun ke tahun. Secara berurutan, kenaikan IPM Jatim pada 2019 berada pada angka 71,50, tahun 2020 sebesar 71,71, tahun 2021 sebesar 72,14 dan tahun 2022 sebesar 72,75.
“Pendidikan ini memang satu dari tiga indikator IPM. Kita ingin pendidikan terjangkau dan berkualitas untuk semua. Tapi memang pada pelaksanaannya ada hal-hal misalnya berkaitan dengan disparitas antar sekolah,” terangnya.
Dimana BOS dihitung berdasarkan formulasi jumlah murid. Padahal ada beberapa daerah tertentu yang memang muridnya tidak bisa banyak karena merupakan wilayah jarang penduduk. “Hal-hal seperti ini perlu dipertimbangkan dalam formulasi alokasi anggaran,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi X DPR RI juga menginformasikan bahwa Jawa Timur akan mendapat DAK (Dana Alokasi Khusus) sekitar Rp 20 triliun. DAK tersebut sebagian besar diperuntukkan bidang pendidikan.
“Tadi kami diberi informasi terkait DAK tersebut. Tapi keputusan finalnya ada di atas (pusat). Kami berharap dana tersebut bisa dioptimalkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di Jatim,” pungkasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyampaikan Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke dua di Indonesia setelah Jawa Barat.
Aspek pendidikan dan kebudayaan menjadi isu yang besar karena berkaitan erat dengan IPM. Komisi X sengaja datang ke daerah-daerah untuk memastikan bahwa IPM Jatim dalam angka sama seperti realitas di lapangan.
“Dari pertemuan ini kan kita bisa tahu gap antara ekspektasi dan kenyataan. Gap inilah yang coba kita kecilkan. Apa sih permasalahan yang ada? Apakah ada permasalahan misskoordinasi, sosialisasi, atau anggaran. Inilah yang nanti akan kita bawa saat rapat-rapat bersama pemerintah (pusat) untuk diperbaiki,” ujarnya.
Dede Yusuf mengakui bahwa tidak mudah dalam menaikkan IPM. Sebab, IPM berkaitan dengan manusia. Pembangunan manusia harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.(q cok, tama dini)
