Jatim RayaPemerintahan

Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Best Local Government Support For Cattle Practitioners Dari Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia

85
×

Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Best Local Government Support For Cattle Practitioners Dari Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia

Sebarkan artikel ini

SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berhasil meraih penghargaan tertinggi dari Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI), sebagai Best Local Government Support for Cattle Practitioners, baru baru ini.

Penghargaan tersebut diberikan berkat kontribusi besar Gubernur Khofifah dalam dunia persapian di Indonesia utamanya terkait penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) pada sapi.

“Ini buah kerja keras kita semua. Tak hanya Pemprov semata namun juga pemkab/kota serta termasuk peternak sapi di Jawa Timur. Terima kasih semua atas kerja keras dan kerja bersamanya,” katanya, Senen (24/7).

Gubernur Khofifah menjelaskan, Jawa Timur merupakan produsen sapi terbesar di Indonesia. Untuk itu, ketika penyakit PMK pertama kali muncul maka hal ini menjadi perhatian serius bersama. Sebab dibutuhkan penanganan secara komprehensif. Tidak hanya di Jawa Timur, namun juga daerah-daerah lain.

“Di Jawa Timur, vaksinasi PMK langsung kami gencarkan sejak PMK dinyatakan sebagai wabah nasional. Hingga hari ini, total sebanyak 6,1 juta dosis vaksin telah kami berikan dan telah berkontribusi sebesar 52% dari total vaksinasi PMK di Indonesia,” lanjutnya.

Ia menegaskan, hal ini semata-mata untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat selaku konsumen daging sapi. Selain itu juga untuk menjaga kepercayaan konsumen terkait kualitas daging sapi di Jatim.

Selain menggencarkan vaksinasi, Gubernur Khofifah juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 36 tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak.

Dukungan berbentuk kebijakan strategis ini dinilai oleh IDHSI sebagai langkah terbesar di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan khsusunya untuk persapian.

“Kami menilai perlu membuat kebijakan strategis sebab banyak sekali masyarakat Jatim yang bergantung hidup melalui peternakan sapi. Diharapkan kebijakan ini bisa menjaga ekosistem peternakan sapi di Jatim agar senantiasa baik,” jelasnya.

Berkat penanganan dan kebijakan tersebut dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun saja wabah PMK berhasil dikendalikan oleh Pemprov Jatim.

“Berdarkan data Dinas Peternakan mulai bulan agustus 2022 sampai dengan bulan juni 2023 penyakit PMK di Jatim terus mengalami penurunan sangat signifikan bahkan bisa dibilang bisa dikendalikan. Terimakasih sekali lagi atas kolaborasi berbagai pihak ini,” pungkasnya. (q cok, tama dini)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *