Pemerintahan

Surabaya Responsif Gender, Pemkot Gelar Musrenbang Perempuan dalam Penyusunan RKPD 2025

328
×

Surabaya Responsif Gender, Pemkot Gelar Musrenbang Perempuan dalam Penyusunan RKPD 2025

Sebarkan artikel ini

SURABAYA (Suarapubliknews) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani membuka gelaran Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya tahun 2025, di Ruang Rapat Majapahit, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Surabaya, Senin (27/5/2024).

Musrenbang ini merupakan bukti  komitmen  tertinggi  dari  Pemkot Surabaya dalam memajukan peran dan posisi perempuan dalam pembangunan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun keagamaan. Serta memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan  agar aktif dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dalam perencanaan kota.

Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani mengatakan bahwa Musrenbang  Perempuan ini menjadi  sarana efektif  untuk  menggali aspirasi dalam rangka  mewujudkan  Kota  Surabaya  sebagai  Kota Responsif Gender. Dimana   para    perempuan dihargai keberadaannya,  dilindungi hak-haknya, dihormati  pendapatnya,  serta  diberikan  panggung utama dalam pembangunan di Kota Surabaya.

“Keberhasilan pembangunan gender akan mendukung kesuksesan pembangunan    Kota Surabaya secara  keseluruhan. Jadi, Pemkot Surabaya meminta masukan dan saran  strategis  untuk   bersama-sama mewujudkan Kota Surabaya yang ramah, aman dan nyaman bagi perempuan. Sehingga Kota Pahlawan bisa melahirkan       pemimpin-pemimpin perempuan untuk kemajuan bangsa,” kata Bunda Rini Indriyani sapaan akrabnya.

Bunda Rini Indriyani menerangkan, salah satu peran penting para perempuan di Kota Surabaya adalah ikut serta dalam pengurangan prevalensi stunting  yang saat ini telah  mencapai  angka  1,6 persen  pada  tahun  2023. Ini merupakan prevalensi stunting    terendah di Indonesia.

“Ini memiliki efek yang sangat penting untuk masa depan dan sangat luar biasa. Saya berharap Musrenbang Perempuan ini bisa menjaring aspirasi hingga ke level bawah. Sebab, suara perempuan sangat penting untuk kita akomodir demi kepentingan masyarakat Kota Surabaya, dan itu menjadi prioritas,” terangnya.

Sebab, menurut Bunda Rini Indriyani, para perempuan lebih detail dan fokus dalam berbagai hal. Karenanya, pemkot berupaya berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk perempuan disabilitas  di   Kota   Pahlawan. Bahkan, aspirasi dari para perempuan sangat tinggi, yakni mencapai ribuan aspirasi yang didalamnya turut serta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

“Perempuan harus lebih berani mengeluarkan  aspirasinya untuk disampaikan dalam Musrenbang ini. Saya berharap ini bisa difasilitasi dengan lebih maksimal, serta bisa berkolaborasi bahwa pembangunan fisik dan gender bisa berjalan beriringan,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

“Bapak Walikota berpesan agar RKPD Kota Surabaya 2025 memuat tujuh prioritas pembangunan Kota Surabaya. Tujuh prioritas pembangunan Kota Surabaya tersebut, di antaranya mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi angka kematian ibu (AKI), mengurangi angka kematian bayi (AKB), mengurangi stunting, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), dan menurunkan angka rasio gini,” kata Irvan.

Oleh sebab itu, berpedoman pada Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun  2000  Tentang  Pengarusutamaan  Gender Dalam   Pembangunan   Nasional dan   Peraturan Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   15   Tahun   2008 Tentang       Pedoman       Umum       Pelaksanaan Pengarusutamaan  Gender di Daerah bahwa dalam   rangka   meningkatkan   kedudukan, peran,   dan   kualitas   perempuan,   serta   upaya mewujudkan   kesetaraan   dan   keadilan   gender dalam   kehidupan   berkeluarga,   bermasyarakat, berbangsa,    dan    bernegara,   dipandang    perlu melakukan  strategi  pengarusutamaan  gender  ke dalam    seluruh    proses pembangunan.

“Untuk memastikan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan yang inklusif, acara Musrenbang RKPD Kota Surabaya tahun 2025 ini dihadiri oleh seluruh perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan di lingkup Pemkot Surabaya, civitas akademika, organisasi wanita,  LSM pemerhati perempuan, media, Satgas sahabat dan PKBN, perwakilan Ketua RT/RW dan LPMK perempuan, dan Forum Anak Surabaya,” ujarnya.

Forum Musrembang ini juga disiarkan langsng di YouTube dan akun media sosial Pemkot Surabaya dalam rangka meningkatkan kesadaran warga terkait berbagai kebijakan responsif gender. “Serta dalam rangka mewujudkan sebuah kota, dimana semua pemangku kepentingan dapat berkolaborasi  terhadap upaya pembangunan gender, perlindungan, dan pemeliharaan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan,” pungkas Irvan. (q cox)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *