SURABAYA (Suarapubliknews) – Belakangan Partai Golkar Surabaya memunculkan nama Arif Fathoni sebagai alternatif, yang sebelumnya hanya menyebut nama Zahrul Azhar As’ad (Gus Hans) sebagai calon pendamping Bacawali Machfud Arifin (MA).
Arif Fathoni adalah anggota Komisi A DPRD Surabaya asal Fraksi Golkar yang dikenal sangat vokal dan kini juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPRD Surabaya.
Menanggapi dinamika politik di Partai Golkar Surabaya, Suko Widodo pakar komunikasi Unair Surabaya mengatakan, jika sejauh ini belum ada kandidat yang bisa diklaim punya dukungan dominan.
“Itu artinya peluang kandidat walikota atau wakil walikota masih terbuka peluangnya bagi siapa saja,” ucapnya kepada media ini. Sabtu (27/06/2020)
Tidak bermaksud membandingkan dengan kandidat lain sesama partai Golkar (Gus Hans), dosen Faklutas Ilmu Sosial dan Politik ini menyebut jika Arif Fathoni memiliki dukungan riil karena terbukti terpilih menjadi anggota legislator di Surabaya.
“Sebagai anggota DPRD kota surabaya, pastilah punya dukungan riil. Karena terbukti suaranya saat Pileg. Jadi logikanya, Arif Fathoni juga punya peluang. Karena punya suara signifikan saat pileg yang lalu,” pungkasnya.
Dikutip dari sejumlah media, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Surabaya, Blegur Prijanggono mengamini jika kini partainya menyiapkan dua nama untuk posisi Baca Wawalikota untuk Pilwali Surabaya 2020.
“Golkar menyiapkan kader mudanya untuk mendampingi pak MA, dua nama itu kita rekomendasikan kepada pak MA. Betul itu, Arif Fatoni, diusulkan mendampingi pak MA, itu rekomendasi dari partai,” ujarnya.
Blegur menjelaskan, pertimbangan partai Golkar menunjuk Arif Fatoni, adalah selain sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Surabaya, yang dipastikan mengerti kondisi Surabaya saat ini, juga dianggap perwakilan dari sosok kaum milenial guna merebut pemili muda di Surabaya yang mencapai 40 persen pemili milineal.
Meski begitu Blegur mengatakan, tetap akan pasrahkan pilihan itu kepada pribadi MA sebagai calon Walikota Surabaya yang diusung tujuh partai politik. tentu mekanismenya berdasakan kesepakatn partai koalisi.
“Biar nanti kita usulkan surat resmi kepada MA, itu semua hak Pak MA memilih wakilnya yang direkomendasikan partai pengusung termasuk usulan dari Golkar,” tegas Blegur. (q cox)
