JAKARTA (Suarapubliknews) ~ Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Bachsin Dardak mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Tim Penggerak PKK Nasional di Jakarta, Senin, (11/9).
Pada rakornas tersebut, Arumi mendukung arahan Ketua Umum TP PKK Indonesia Tri Tito Karnavian untuk mewujudkan 10 program pokok PKK, utamanya percepatan penurunan stunting menuju Indonesia lebih maju.
Disampaikan Arumi, PKK Jatim tetap konsisten memantau dan mengevaluasi pelaksanaan gerakan PKK ditambah dengan inovasi-inovasi baru bagi masyarakat di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, dan juga Kelurahan dalam rangka penurunan angka stunting. “Bergerak bersama dengan bhakti dan karya nyata serta bekerja tanpa pamrih untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan Indonesia maju,” katanya.
Arumi mengatakan, TP PKK Jatim hingga segala jenjang berkontribusi maksimal untuk mengatasi stunting. Disebutkan, hingga saat ini, angka prevelensi stunting di Jatim sudah mencapai di bawah angka 20 persen. “Semoga di tahun 2024 angka stunting bisa mencapai target 14 persen atau mendekati 14 persen,” tuturnya.
Menurutnya, capaian penurunan angka stunting terus menurun dan mencapai target bisa terwujud apabila didukung kerja gotong royong masyarakat maupun seluruh instansi terkait. Dengan demikian, tidak mungkin Jawa Timur bisa menurunkan angka stunting secara keseluruhan.
“Gotong royong sangat memungkinkan untuk mempercepat proyek-proyek pembangunan apalagi dengan memperhatikan posisi dan peran PKK, maka Tim Penggerak PKK secara konsisten berkewajiban dalam mendukung kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Aksi nyata tersebut selaras dengan penjelasan Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang pada kesempatan tersebut membahas pentingnya pencegahan dan penurunan stunting. “Itu sama seperti prinsip misi PKK. Bahwa PKK itu tidak kuratif tetapi merencanakan kesehatan untuk menciptakan keluarga dengan pola hidup sehat,” ungkapnya.
Di sela-sela kegiatan, turut dilakukan pengukuhan Ketua Umum TP PKK sebagai ketua umum pembina pos pelayanan terpadu oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dilanjutkan pengukuhan dan penandatanganan naskah kepada 38 Ketua TP PKK Provinsi sebagai Ketua Pembina Pos Pelayanan Terpadu oleh Ketua Umum Pembina Posyandu, Tri Tito Karnavian
Terkait hal tersebut, Arumi mengatakan, pada dasarnya Ketua Tim penggerak PKK otomatis menjadi pembina posyandu. Namun untuk menguatkan legitimasi tersebut, maka dilakukan pelantikan ketua PKK di setiap daerah.
“Harapannya, memperkuat posisi ketua TP PKK di setiap daerah untuk menjadi pembina posyandu. Mengingat posyandu adalah garda terdepan untuk perencanaan pola hidup sehat,” ujarnya.
Pengukuhan ini, semakin menguatkan rasa optimisme mewujudkan penurunan angka stunting melalui posyandu. Sebab, PKK dan posyandu akan bergerak bersama memantau perkembangan anak dan ibu. “Setiap bulan ada pengecekan rutin sampai tingkat nasional pertumbuhan anak-anak di indonesia,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Umum Pembina Posyandu Tri Tito Karnavian mengatakan, PKK merupakan para pejuang atau super hero di daerahnya masing-masing. Sebab, di tangan PKK, program-program kesejahteraan masyarakat terlaksana. “Roda pemerintahan yang targetnya mensejahterakan masyarakat di masing-masingnya bisa tercapai karena kerja keras bapak ibu semua,” ungkapnya.
Dari 10 program pokok PKK, yang menjadi poin penting adalah menurunkan angka stunting. Dikatakan, seluruh PKK tingkat provinsi, kabupaten dan kota telah membuat program-program yang bisa ditingkatkan di daerah masing-masing. “Hal ini menjadi tujuan utama namun jika prevelensi daerahnya sudah di atas angka yang ditargetkan, maka bisa memprioritaskan lainnya bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia berpesan kepada kepala daerah tingkat kabupaten, kota maupun provinsi yang sudah mengalami masa transisi (Pj) agar tetap bergerak bersama. Melanjutkan program – program yang sebelumnya sudah maupun belum terlaksana.
Ia menegaskan, istri dari PJ gubernur, bupati, wali kota turut melanjutkan kegiatan PKK. Mengingat PKK harus ada motor penggerak kegiatan-kegiatan di daerahnya. “Tunjukkan kepada pemerintah bahwa kita sebagai pendamping ataupun ditunjuk oleh kepala daerah mampu meningkatkan kinerja daerahnya melalui gerakan PKK,” tegasnya.
Hal ini, sesuai arahan Mendagri mengamanahkan kepada semua pendamping dari kepala daerah ataupun yang ditunjuk untuk melaksanakan program-program gerakan PKK. Termasuk kepada para pendamping dari OPD agar membantu sehingga perencanaan program serta anggaran tahun depan terus dilanjutkan. “Apalagi saya tahu bahwa banyak sekali ibu-ibu yang sudah meninggalkan prestasi-prestasi yang sangat baik dan kita harapkan nanti juga akan dilanjutkan oleh para Pj,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, mewujudkan masyarakat sehat, Ia mengaku Kemendagri akan mengoptimalkan fasilitas posyandu. Selain melakukan kegiatan-kegiatan yang intens misalnya kegiatan stunting juga diberikan pusat pemberian makanan tambahan kepada anak-anak.
“Gerakan PKK dan posyandu akan semakin maju dengan mempunyai program-program yang terarah dan terkonsep dengan baik. Oleh sebab itu kita mengadakan Rakornas ini untuk saling berdiskusi apa saja gerakan-gerakan PKK yang baik di daerah kita masing-masing,” pungkasnya. (q cok, tama dini)
