Bahas Upaya Peningkatkan PAD, Pemkab Tanah Bumbu Gandeng Perguruan Tinggi

BATULICIN (Suarapubliknews) – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menggandeng Perguruan Tinggi yang ada di Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk membahas soal upaya peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi daerah.

“Peningkatan PAD menjadi perhatian penuh Pemkab Tanbu, bahkan Bupati HM Zairullah Azhar mengadakan rapat berkali-kali dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk hal tersebut,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) H Ambo Sakka saat membuka ekspos awal penelitian kajian potensi pendapatan asli daerah (PAD) bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati di Batulicin, Selasa (13/09/2022).

Ia menambahkan, ketergantungan pemerintah daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga menjadi perhatian, mengingat jika keuangan negara terganggu maka berdampak pula terhadap daerah, sementara disatu sisi daerah memiliki sumber daya alam melimpah.

Potensi-potensi yang bisa menjadi sumber PAD tersebutlah yang jadi pertimbangan sehingga Bupati menginginkan adanya kajian dan penelitian agar pendapatan daerah meningkat yang tentunya memberikan dampak besar pada peningkatan pembangunan di Tanah Bumbu.

Sementara itu, terkait penelitian kajian potensi PAD tersebut pemerintah daerah berharap menghasilkan rekomendasi dan pointer-pointer penting yang menjadi titik penekanan SKPD nantinya.

“Pada ekspos awal ini, saya minta SKPD terkait betul-betul mencermati dan memberikan data, serta masukan kepada Tim Peneliti, apalagi jika hal itu memungkinkan menjadi PAD baru,” pinta Ambo Sakka.

Untuk sumber PAD, sambungnya, Pemkab Tanbu sudah punya peraturan daerah (Perda) Penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai, dan Perda Penyelenggaraan Jalan Khusus.

Adapun kegiatan ekspos awal penelitian kajian potensi PAD diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Tanbu bekerjasama dengan Tim Lembaga Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah (LKEPD) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Banjarmasin.

Adapun SKPD yang terlibat dalam pembahasan, diantaranya Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUMP2), Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKP2), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Ekonomi, dan Bagian Umum Setda Tanbu. (q cox, Imran)

Reply