Belajar Penanganan Banjir di Surabaya, DPRD DKI Jakarta Minta Saran Wali Kota Risma

SURABAYA (Suarapubliknews) – Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta belajar kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini soal cara menangani banjir yang dilakukan Pemkot Surabaya selama ini. Kamis (22/10/2020)

Tidak hanya itu, para wakil rakyat di Jakarta ini juga ingin mengetahui soal cara dan inovasi Wali Kota Risma, yang nantinya akan dirangkum dan akan dijadikan rekomendasi sebagai masukan kepada Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya di Pemprov DKI Jakarta.

Wa Ode Herlina, anggota Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, sempat menyampaikan keluhannya terkait ruwetnya menangani banjir di DKI Jakarta. Oleh karena itu, pihaknya meminta Wali Kota Risma agar memberikan saran supaya DKI Jakarta bisa mengatasi banjir yang seakan tidak bisa ditangani oleh Anies Baswedan dan jajarannya.

“Kami Pansus Banjir punya kesungguhan untuk menyelesaikan banjir di Jakarta, Ibu saran apa sih yang bisa dilakukan di Jakarta? Mungkin ada saran apa supaya ada kerja nyata dari kami dalam mengatasi banjir di DKI Jakarta?” tanya Wa Ode Herlina kepada Wali Kota Risma di forum pertemuan itu.

Karena ada pertanyaan dan dimintai saran, akhirnya Wali Kota Risma pun menjawabnya dan memberikan beberapa saran yang harus dilakukan di DKI Jakarta. “Kalau saran ini, karena saya diminta lho ya, nanti saya salah lagi,” ujarnya.

Ia pun akhirnya memberikan saran yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir. Ia mengaku sempat mendengar bahwa bidang pedestrian itu berada di bawah Dinas Pertamanan, sedangkan bidang saluran berada di Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Yang saya dengar itu, katanya Pedestrian itu di bawah Dinas Pertamanan, sementara salurannya ada di PU. Ini tidak bisa manajemen seperti itu, karena kalau dua, satunya pengen bangun apa gitu, koordinasinya harus kuat. Kalau tidak kuat, dia akan saling merugikan satu sama lainnya, makanya kemudian dibangun aja, sementara salurannya tidak diperbaiki,” katanya.

Selain itu, kapasitas salurannya juga harus dihitung. Jadi, kapasitas saluran air itu dapat menampung berapa meter kubik, itu harus dihitung dengan matang, supaya air dapat ditampung.

“Di samping itu, dulu Bu Erna (Kepala Dinas PU dan Pematusan) bilang bahwa itu banjir kiriman, terus saya tanya, emang itu kiriman dari Bupati Sidoarjo? Kiriman dari Bupati Mojokerto? Atau kita harus menyalahkan Tuhan? Memang letak kita ini diujung. Makanya harus bergerak, tidak beralasan aja. Sulit iya, makanya kita kerjakan. Ini sudah karunia Tuhan, ini sudah takdir sehingga harus kita kerjakan dan atasi,” tegasnya.

Bahkan, Presiden UCLG ASPAC ini juga menjelaskan bahwa DKI Jakarta sudah harus berpikir bagaimana mengurangi debit air sebelum masuk kota. Sebab, itu harus dihitung dan harus dikerjakan supaya air itu tidak masuk semuanya ke dalam kota.

Ia juga mengaku sempat melihat peta saluran DKI ketika dirinya diminta berbicara di salah satu forum, akhirnya saat itu dia tahu bahwa sebelum masuk kota, ada dua saluran terpisah, dan itu harus dimanfaatkan untuk memecah air supaya tidak semuanya masuk ke dalam kota.

“Pasti bisalah mengatasi banjir di sana, karena anggarannya juga besar dibanding Surabaya,” pungkasnya. (q cox, Rf)

Reply