MALANG (Suarapubliknews) ~ Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur sebagai koordinator wilayah Jawa terus berkomitmen untuk bersinergi dalam menjaga stabilitas inflasi Jawa guna mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai salah satu tindak lanjut arahan Kemendagri dalam Rakor inflasi mingguan Januari 2024.
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Jawa yang dilaksanakan di Malang tanggal 27 Februari 2024, dengan tema “Menjaga Momentum Inflasi Jawa yang Terkendali Melalui Sinergi Program Pengendalian Inflasi Daerah”.
Rakorpusda dibuka oleh Pj. Gubernur Provinsi Jatim, Adhy Karyono. Secara khusus Ia menyampaikan akan berfokus pada pengendalian inflasi pangan. Ini penting, karena beberapa komoditi pangan menyumbang angka inflasi di Jawa Timur. Komoditi tersebut diantaranya beras, aneka jenis cabai dan bawang.
Untuk itu, ia menyampaikan gagasannya terkait skema program korporasi petani. Yang mana program ini diharapkan dapat meningkatkan daya tawar terhadap tengkulak dan daya saing petani sekaligus sebagai alternatif solusi mengendalikan inflasi utamanya inflasi pangan di Jawa Timur.
“Terobosan ini sebetulnya sudah dilakukan sejak semester lalu untuk konsep programnya. Saat ini, pelatihannya sudah berjalan di Jombang dengan 10 gapoktan menggunakan koperasi petani dan nelayan dengan model koperasi multi pihak baik petani pemilik _rice mill,_ kemudian kepala desa dan beberapa komponen lainnya,” katanya.
Sambutan juga disampaikan Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jatim, Bandoe Widiarto yang sekaligus memimpin jalannya diskusi Rakorpusda. Dalam kesmpatan ini Deputi Kepala Perwakilan KPwBI Provinsi Jatim, M. Noor Nugroho menyampaikan materi terkait outlook inflasi dan potensi risiko kedepan yang perlu diwaspadai di wilayah Jawa.
Deputi Kemenko Perekonomian RI, Ferry Irawan dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Batara Siagian masing-masing memaparkan tentang strategi program pengendalian inflasi secara nasional tahun 2024 dan penguatan program peningkatan produktivitas komoditas ketahanan pangan.
Sinergi program pengendalian inflasi yang disepakati difokuskan pada 3 komoditas utama yakni, beras, aneka cabai, dan bawang merah serta terdapat 11 daerah prioritas, yaitu : DKI Jakarta (Jakarta Pusat), Semarang, Bandung, Bekasi, Madiun, Sumenep, Kediri, Malang, Jember, Banyuwangi, dan Surabaya.
Rakorpusda menghasilkan 3 strategi utama dan komitmen dalam menghadapi tantangan pengendalian risiko inflasi pangan ke depan di wilayah Jawa. Pertama, penguatan produktivitas pangan strategis baik on farm maupun off farm, khususnya pada 16 klaster komoditas beras, 18 klaster aneka cabai, dan 13 klaster bawang merah.
Kedua, perluasan dan penguatan ekosistem BUMD Pangan di wilayah Jawa melalui Kerjasama antar daerah (KAD) yang terintegrasi antara klaster ketahanan pangan dan off taker BUMD. Ketiga, perluasan warung TPID sebagai warung pengendalian inflasi pangan pada 11 daerah prioritas, didukung dengan penguatan komunikasi efektif pada seluruh aspek strategi.
Pada kesempatan yang sama telah dilakukan penandatanganan Kerjasama antara 8 klaster ketahanan pangan dan BUMD/BUMP di wilayah Jawa. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari strategi implementasi penguatan pengendalian inflasi.
Ke depan, Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) akan bersinergi dalam mengimplementasikan tiga strategi utama tersebut dalam kerangka 4K Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mengoptimalkan langkah pengendalian harga terutama melalui pengelolaan suplai pangan, termasuk mendorong produksi menuju ketahanan pangan yang terintegrasi dan masif guna mendukung tercapainya stabilitas inflasi wilayah Jawa dalam sasaran nasional 2,5±1% pada 2024. (q cox, tama dini)
