YOGYAKARTA (Suarapubliknews) – Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) menjadi momen penting bagi tumbuh kembang generasi emas bangsa. Untuk itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Adhy Karyono menghadiri Rembuk Aksi Kolaborasi untuk Imunisasi di Bangsal Kepatihan Danurejan, Yogyakarta, Kamis (21/7) sehubungan dengan pelaksanaan BIAN Tahap II.
Adhy menekankan, instansi pemerintah adalah lembaga yang berperan besar dalam kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun pemerintah tak bekerja sendiri, ia mengatakan bahwa Jatim senantiasa berkolaborasi dengan banyak pihak dan sektor guna menyukseskan BIAN Tahap II melalui pendekatan pentahelix.
“Kami dari Pemprov Jatim memandang imunisasi sebagai tanggung jawab semua pihak. Karena itu kami menerapkan pentahelix approach. Ini bukan tanggung jawab Ibu Gubernur seorang diri. Kami telah melakukan berbagai sosialisasi, memberi edaran, dan yang terpenting adalah mempersiapkan tenaga kesehatan,” tegasnya.
Sekdaprov Jatim itu menyebutkan, BIAN merupakan kesempatan besar untuk memperkuat imunitas anak Indonesia yang terdampak oleh Pandemi Covid-19. Sebab, selama dua tahun terakhir, yaitu 2020 – 2021, cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi turun drastis.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, pada 2020 target imunisasi yang seharusnya sebanyak 92% hanya tercapai hingga 84%. Sedangkan di tahun 2021, meski imunisasi yang ditargetkan 93%, hanya 79,6% yang tercapai.
Tercatat, ada sekitar lebih dari 1,7 juta bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar selama periode 2019-2021. “Imunisasi bisa menjadi alat intervensi kesehatan yang efektif. Ini sebab imunisasi mampu meningkatkan harapan hidup masyarakat melalui imunitas yang lebih baik,” ujarnya.
Karenanya, 2.352.401 anak di Jawa Timur ditargetkan mendapatkan imunisasi tambahan pada BIAN Tahap II untuk Provinsi Jawa-Bali bulan Agustus 2022 mendatang. BIAN Tahap I sendiri telah diselenggarakan bulan Mei 2022 lalu untuk provinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Dalam pertemuan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, terdapat penandatanganan komitmen bersama antara gubernur di Jawa-Bali beserta United Nation International Children’s Emergency Fundi (Unicef). Dimana, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa diwakili oleh Sekdaprov Jatim Adhy Karyono.
Sekilas informasi, kolaborasi antara Pemprov Jatim dan UNICEF telah berlangsung beberapa dekade terakhir ini. Salah satunya, melalui kerjasama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (TP PKK).
“Salah satu tantangan kami di Jatim adalah membawa, mengarahkan, dan nemberikan orang tua dengan anak usia layak imunisasi untuk datang ke fasilitas itu selama satu bulan. Langkah kami adalah mendatangkan pendamping dan penyuluh dari TP PKK,” papar Sekdaprov Jatim itu.
Salah satu kesuksesan kolaborasi TP PKK Jatim dan Unicef adalah kampanye imunisasi Measles and Rubella (MR) di tahun 2017, dimana Jawa Timur berhasil mencapai 100% sasaran, termasuk di Pulau Madura.
Sekdaprov Adhy di sini menyatakan kesiapannya dalam menyukseskan pelaksanaan BIAN selama sebulan penuh. Semua ini demi Jatim yang lebih sehat dan tercapainya target nasional. “Ini adalah gerakan bersama. Tuntas dalam satu bulan, ini tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin di pertemuan ini mengajak jajaran gubernur dan perwakilannya yang hadir untuk bersama mengubah mindset seputar kesehatan nasional. Yaitu, untuk memandang layanan kesehatan sebagai fasilitas preventif dan bukan kuratif.
“Mari kita fokus pada bagaimana fasilitas kesehatan menjadu faislitas pteventif dan bukan kuratif. Kita harus mengupayakan untuk menjaga kesehatan dan bukan mengobati beraama dengan layanan kesehatan yang ada. Saya tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi bersama-sama. Ini bukan eksklusif tapi inklusif,” ajaknya.
Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa imunisasi kini memegang peranan penting dalam upaya untuk mencapai target kesehatan dan kesejahteraan nasional. Tiga target itu adalah eliminasi campak dan rubella, mempertahankan status Indonesia bebas polio, pengendalian penyakit difteri, dan secara keseluruhan mencapai serta mempertahankan kesehatan populasi yang tinggi.
“Pandemi telah berimbas pada cakupan imunisasi dasar lengkap nasional selama pandemi. Padahal ini juga terkait dengan target eliminasi campak dan rubella di tahun 2023 nanti. Dan selain itu, Indonesia berencana mempertahankan status bebas polio. Maka imunisasi ini akan menyukseskan tujuan berikut, menghilangkan transmisi campak dan rubella, mempertahankan indonesia bebas polio, mengendalikan penyakit difteri, lalu mencapai dan mempertahankan kesehatan populasi yang tinggi,” ujarnya.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam kesempatan ini berharap agar persamaan sikap dan pandangan antar gubernur se-Jawa-Bali dapat tercapai. Hal ini difokuskan pada sosialisasi pada orang tua agar tidak mempersulit imunisasi buah hatinya atas alasan yang tak berlandaskan fakta medis.
“BIAN ini saya harap bisa meningkatkan capaian imunisasi hingga diatas 95% dengan berbagai pendekatan yang kita berikan pada masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui sosialisasi yang sama se-Jawa-Bali kepada para orang tua, untuk tidak mempersulit atau melarang imunisasi demi kesehatan anak sendiri. Mari kita lindungi masyarakat kita dengan sebaik-baiknya. Peristiwa malam ini semoga bisa nempersamakan sikap kita,” imbaunya. (Q cox, tama dini)
