KEDIRI (Suarapubliknews) – Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur, Drs. Budi Santosa, melakukan peninjauan pelaksanaan Lomba Desa tangguh bencana (Destana) yang bertempat Balai Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Rabu (15/9/2021)
Dalam giat tersebut dihadiri secara langsung oleh Camat Mojoroto Bambang, Lurah Ngampel Kuswanto, dan segenap Tim Penilai dari provinsi yang meliputi, unsur OPD Pemprov Jatim, IABI Jatim, Relawan SRPB Jatim dan Forum PRB Jatim.
Sebelum seremoni pembukaan kegiatan, diawali dengan pertemuan dengan Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar di ruang kerja Walikota. Turut mendampingi, Kabid PK BPBD Jatim Gatot Soebroto SE M.PSDM, Sekda Kota Kediri Bagus Alit, Kalaksa BPBD Kota Kediri Indun Munawaroh S.STP* dan Asisten Pemkot Kediri.
Dalam sambutannya yang diwakilkan Kabid PK, Kalaksa BPBD Jatim menegaskan pentingnya proses penguatan risiko bencana dan keterlibatan peran serta relawan dan masyarakat dalam mitigasi penanggulangan bencana.
“Proses seremoni bukan menjadi bagian substansi dari penilaian. Namun upaya membangun ketangguhan desa/kelurahan menjadi yang utama,” tegas Kabid PK BPBD Jatim Gatot Soebroto.
Gatot menambahkan, lomba Destana merupakan perwujudan dalam mempersiapkan struktur terkecil pemerintahan bila terjadi bencana dari struktur organisasi desa.” Upaya pemprov untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana harus benar-benar disiapkan mulau dari struktur desa,” imbuh Gatot.
Lebih lanjut, dalam lomba Destana tahun ini, Kelurahan Ngampel masuk dalam kategori Madya. Menurut Gatot, selain Desa Ngampel, hari ini juga dilangsungkan kegiatan yang sama di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
“Hari ini juga ada kegiatan serupa di Kabupaten Ponorogo. Untuk kategorinya Pratama,” tandasnya.
Untuk diketahui, lomba Destana digelar untuk kota dan kabupaten se Jawa Timur. Ada 3 tingkatan dalam lomba tersebut yakni Pratama, Madya dan Utama. Ini merupakan acara tahunan yang digelar oleh BPBD Jatim. Di akhir perlombaan, penyerahan piala dilakukan oleh Gubernur Jatim. Sedangkan jurinya berasal dari perwakilan masing-masing OPD dan juga sebagai penunjang SPM serta Standar pelayanan masyarakat BPBD. (q cox, Jack)
