SURABAYA,(Suarapubliknews) – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi langkah BI Perwakilan Jatim yang telah menginisiasi pelaku UMKM di Jatim dengan membuka dan memperluas pasar ekspor, khususnya ke negara lain melalui UMKM Virtual EXPO.
Langkah itu dilakukan agar para UMKM bisa mengakses lebih luas, lebih produktif, dan mampu memberikan peningkatan pendapatan di tengah pandemi Covid-19. “UMKM Virtual EXPO ini merupakan inisiasi dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia yang bersinergi dengan Pemprov Jatim dan Pemerintah Kabupaten / Kota serta Kadin dalam membuka dan memperluas pasar UMKM. UMKM VIRTUAL EXPO ini diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi pengembangan pasar pelaku UMKM di Jawa Timur,” kaatanya saat membuka UMKM Virtual EXPO secara on line di Gedung Negara Grahadi.
Dijelaskan, UMKM Virtual Expo merupakan terobosan baru dalam membangun akses pasar bagi seluruh produk UMKM dari Jatim ke pasar luar negeri. Pasar UMKM, akan terbantu dengan membuka pintu dan ruang baru dalam memasarkan hasil produksinya.
“Peran BI dalam menginisiasi UMKM Virtual Expo menjadi bagian penguatan sinergitas, kolaborasi dan sinergi dari seluruh inovasi bupati dan walikota, saat ini khusus bagi wilayah di eks karesidenan Madiun,” jelasnya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menjelaskan, berkat peran BI, UMKM Virtual EXPO bisa membangun akses diaspora Indonesia di luar negeri. Ada tiga diaspora yang bekerja sama dengan Jatim dalam memasarkan produk UMKM dari Jatim.
Yaitu Diaspora Indonesia di Qatar, Mesir dan Afrika Selatan. “Support dan inisiasi pagi ini sangat luar biasa. Besar harapan kepada Diaspora Indonesia di luar negeri agar bisa membantu membangun akses pasar bagi produk UMKM kita,” imbuhnya.
Mantan Mensos RI ini menuturkan, selama ini ada beberapa kendala yang dialami UMKM saat melakukan ekspor. Misalnya terkendali proses perizinan, sertifikasi, dokumen ekspor dan proses pembayaran.
“Hal semacam itu yang diharapkan kedepan dengan adanya diaspora di negara tujuan ekspor bisa mempermudah dan memberikan informasi agar bisa diakses oleh para UMKM yang akan melakukan ekspor,” tambahnya.
Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, di masa pandemi Covid-19 ini UMKM Jatim secara konsisten diberikan bantuan melalui berbagai program oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi. Bantuan tersebut diberikan mulai dari hibah Banpres PUM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan dagulir dan sebagainya. Diharapkan, bantuan tersebut dapat menggerakan roda ekonomi UMKM di Jatim.
“Artinya, dengan kolaborasi antara pemerintah, BI dan Diaspora maka menjadi pintu pembuka harapan baru bagi pelaku UMKM Jatim untuk bisa memperluas pasar khususnya perdagangan antar negara,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim Difi Ahmad Johansyah menuturkan, bahwa peran UMKM di negara berkembang sangat signifikan, khususnya bagi perekonomian. Satu tahun lalu, BI bersama dengan beberapa daerah sudah memulai bisnis matching untuk menyambungkan pasar Jatim dengan luar negeri, yakni Singapura dan Malaysia.
Hasilnya, dari dua negara tersebut, sudah ada beberapa UMKM yang sudah tersambung kerjasamanya. Hal ini menunjukkan ada permintaan dari hasil produksi UMKM Jatim dari pasar luar negeri. Dari situ, ada ide untuk membawa beberapa produk UMKM Jatim bisa diminati Diaspora Indonesia di luar negeri.
“Setahun terakhir, kami sudah berkomunikasi dengan Diaspora Indonesia di luar negeri agar mau menjadi partner dagang dari pengusaha UMKM di Jatim. Sudah dimulai Malaysia dan Singapura, dan selanjutnya sudah menyambungkan UMKM Kediri dengam Belanda dan Australia,” jelasnya.
Kali ini, ujarnya, ada tiga Diaspora di Qatar, Afrika Selatan dan Mesir yang siap menyambung kerjasama. Diharapkan ada tanda tangan MoU dan perjanjian dagang dengan tujuan bisa membuka peluang produk UMKM masuk ke pasar negara tersebut.
“Semua produk silahkan dilakukan ekspor. Misal ekspor peyek dan lodho silahkan saja selama menghasilkan devisa dan membuka lapangan kerja. Dengan adanya diaspora membuka potensi pasar yang sangat besar,” ungkapnya.
UMKM diakui memiliki kontribusi besar dalam mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, sekaligus mengurangi jumlah pengangguran dan penciptaan nilai tambah dalam PDB. Menurut data BPS, di Indonesia terdapat lebih dari 26 juta UMKM atau 98,68 % dari total usaha non pertanian. Dari sektor tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 59 juta orang atau 75,33 % dari total tenaga kerja non pertanian di Indonesia.
“Hal tersebut menggambarkan bahwa struktur ekonomi Indonesia mayoritas ditopang oleh kegiatan UMKM khususnya untuk mendorong aktivitas konsumsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Dari sisi sektoral, mayoritas UMKM Indonesia merupakan pelaku usaha di sektor perdagangan besar dan eceran (46,40 %) , Penyediaan Makan Minum (16,99 %) dan Industri Pengolahan (16,68 %). Dengan kontribusi sebesar itu, sebagai upaya mendorong pertumbuhan UMKM maka faktor kualitas produk dan akses pasar harus diperhatikan.
“Hal tersebut juga sekaligus menjadi tantangan utama bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang,” ungkapnya. (q cox, tama dinie)
