Ribuan warga yang tergabung dalam Gerakan Warga Surabaya Mengugat menggelar demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, menuntut agar KPU berjalan sesuai aturan sehingga Pilkada Surabaya bisa digelar 2015. Namun KPU Surabaya justru mengaku telah melaksanakan kewajibannya dengan transparan, jujur dan adil, sekaligus siap mepertanggungjawabkan seluruh keputusannya.
SURABAYA (SPNews) – Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan “bubarkan KPU”, “Pilkada Surabaya 2015 harga mati”, “KPU begal pilkada” dan lainnya”. Demonstrasi kali ini dijaga ketat ribuan aparat Polrestabes Surabaya dibantu petugas Linmas dan Satpol PP Kota Surabaya.
Pihak kepolisan memasang kawat berduri sebagai bentuk pengamanan di sepanjang kantor KPU Surabaya di Jalan Aditiyawarman Surbaya. Jalan Adityawarman di depan KPU Surabaya arah Jl. Mayjend Sungkono ditutup total mengingat banyaknya massa aksi.
“KPU Surabaya telah melanggar mekanisme pelaksanaan pilkada yang telah ditetapkan sendiri,” kata salah satu korlap aksi Sukadar saat berorasi di depan ribuan warga.
Sukadar mengatakan dibukanya kembali pendaftaran sampai tiga kali ini menunjukkan KPU Surabaya tidak melaksanakan prosedur yang benar. Hal ini dikarenakan KPU diduga telah dipengaruhi pihak-pihak lain agar pilkada gagal digelar pada 2015 ini.
“Ini sama saja, KPU melakukan upaya pembegalan terhadap pilkada. Jika persoalan bakal Cawawali Surabaya Dhimam Abror dinyatakan rekomendasi dari DPP PAN hanya berupa scan, kenapa KPU tidak menolaknya sejak awal. Melainkan pada detik-detik terakhir KPU memutuskan Abror tidak memenuhi syarat,” katanya
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta Ketua KPU Surabaya memberikan penjelasan di hadapan ribuan warga yang demonstrasi,” ujarnya.
Namun pihak KPU Surabaya belum memberikan keputusan untuk menemui para demonstran. Massa aksi sempat emosi sehingga melempar tomat busuk kepada para aparat keamanan yang berjaga di depan masuk kantor KPU Surabaya.
Sesaat kemudian, Hupmas Media Center KPU Surabaya merilis pernyataan ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin yang menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelenggarakan seluruh proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015 secara jujur, adil, dan berintegritas.
“Saya beserta komisioner yang lain punya komitmen yang jelas dan tegas bahwa Pilwali Surabaya 2015 ini harus terselenggara secara demokratis, jujur, dan adil,” kata Robiyan Arifin kepada para pengunjuk rasa.
Akan tetapi, Robiyan melanjutkan, saat KPU Surabaya sudah berkomitmen untuk menyelenggarakan Pilwali secara jujur, demokratis, dan adil, maka sudah seharusnya semua pihak lainnya juga bertindak yang sama.
“Bukan hanya penyelenggaranya saja yang dituntut jujur. Tetapi kontestan Pilwali juga harus jujur. Nanti saat dibuka lagi pendaftaran, maka mari kita kawal bersama-sama agar partai politik maupun gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan dengan jujur juga,” paparnya.
Pernyataan Robiyan tersebut disampaikan tidak lama setelah berlangsungnya dialog dengan perwakilan pengunjuk rasa di ruang utama kantor KPU Surabaya. Dalam dialog tersebut, Robiyan dan empat komisioner yang lain memberikan kesempatan kepada perwakilan pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.
Dalam dialog yang dihadiri pula oleh Kapolrestabes Surabaya, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Yan Fitri Halimansyah tersebut, komisioner KPU menjelaskan bahwa sebelum menetapkan pasangan Rasiyo-Dhimam Abror yang diusung koalisi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN), KPU Surabaya telah melakukan seluruh proses verifikasi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
“Karena itu kami siap untuk mempertanggungjawabkan semua yang sudah kami kerjakan. Kami yakin apa yang kami kerjakan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada,” ucap Robiyan. (q cox)
