SURABAYA (Suarapubliknews) – Kritikan Didik Prasetiyono Direktur Lembaga Riset Politik Surabaya Consulting Group (SCG) kepada Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Surabaya Imam Syafii, sepertinya masih akan bergulir dampaknya.
Betapa tidak, belakangan Komisi B DPRD Surabaya yang membidangi ekonomi menjadwalkan agenda pemanggilan kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), yang di dalamnya terdapat nama Didik Prasetiyono selaku Komisaris sejak Desember 2016.
PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut adalah perusahaan pengelola kawasan industri yang berkantor pusat di Kota Surabaya, Jawa Timur. Saham perusahaan ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (50%), Pemkot Surabaya (25%), dan Pemprov Jawa Timur (25%)
“Besok itu kan masih ada agenda pembahasan APBD, maka ini sekalian saja. Terkait materi pokok soal PT. SIER, ya nanti kita dengar dulu penjelasannya. Tentu saya sudah memiliki bahan pokoknya,” Ucap Mahfud Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya.
Namun Mahfud membatah jika agenda pemanggilan kepada PT.SIER dikaitkan dengan kritikan Didik Prasetiyono Direktur SCG terhadap salah satu anggota DPRD Surabaya di media.
“Kami hanya sedang menjalankan tugas dan fungsi kedewanan terkait pembahasan RAPBD. Jadi ini hanya agenda biasa. Nggak ada kaitannya dengan itu. Silahkan saja, itu hak dia kok,” tandasnya.
Dikutip dari pemberitaan LKBN Antara (Jatim) dengan judul “SCG : Kritik pencitraan pejabat Pemkot Surabaya adalah paradoks politik”, berikut adalah isi pemberitaannya:
Lembaga Riset Politik Surabaya Consulting Group (SCG) menilai pernyataan Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Surabaya Imam Syafii yang menuding pejabat Pemerintah Kota Surabaya melakukan pencitraan karena sering turun ke rakyat adalah sebuah paradoks politik.
“Saya membacanya agak aneh. Di mana pun, dalam manuver dan ilmu politik apa pun, seorang politisi biasanya mengkritisi pejabat yang tidak dekat dengan rakyat. Tapi ini justru Pemkot Surabaya dekat dengan rakyat, turun ke kampung-kampung, kok malah diprotes. Ini sebuah paradoks politik,” kata Direktur SCG, Didik Prasetiyono di Surabaya, Jumat.
Menurut Didik, pernyataan politisi Nasdem itu dalam kaca mata ilmu politik malah kontraproduktif bagi partai besutan Surya Paloh tersebut. Sebab, persepsi publik Surabaya terhadap kinerja Pemkot Surabaya sangat bagus. Di semua survei lembaga riset independen, rata-rata kepuasan publik terhadap Wali Kota Tri Rismaharini dan Pemkot Surabaya mencapai lebih dari 80 persen.
“Saya hanya khawatir pernyataan dari politisi Partai Nasdem tersebut malah merugikan partainya sendiri, karena masyarakat akan menilai, lho ini pejabat dekat dengan rakyat kok dikritisi, blusukan ke kampung kok diprotes,” ujar Didik.
Menurut Didik, pernyataan politisi Nasdem yang menyeret metode kerja para pejabat Pemkot Surabaya dengan pemilihan Wali Kota Surabaya terlalu mengada-ada.
“Ada atau tidak ada Pilkada, semua orang tahu kalau Bu Risma punya metode kerja turun ke rakyat, menghadirkan pemerintahan pro rakyat. Dan itu menular ke seluruh jajarannya hingga ke level lurah. Dan itu sudah dilakukan selama hampir 10 tahun. Masak begitu dinilai karena mau pilkada,” kata Didik yang pernah melakukan studi elektoral politik di Amerika Serikat.
Didik menyarankan kepada jajaran Pemkot Surabaya untuk tidak terlalu menanggapi manuver politisi Nasdem Imam Syafii tersebut.
“Semua pejabat publik harus dekat dengan rakyat. Jangan takut dianggap pencitraan. Fakta gaya Bu Risma yang sering turun ini dicintai rakyat, wajar saja menjadi rujukan bagi seluruh birokrat di Pemkot Surabaya untuk juga dekat dengan rakyat,” kata Didik.
Terkait kritik politisi Nasdem tentang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Eri Cahyadi yang sering turun ke lapangan, Didik menjelaskan bahwa metode kerja seperti memang dibudayakan oleh Tri Rismaharini.
“Semua kepala OPD hingga lurah sering turun ke lapangan. Kalau dalam konteks Bappeko, itu ada fungsi pengendalian pembangunan. Mereka turun ke lapangan, melakukan uji petik, hasilnya digunakan sebagai evaluasi untuk perencanaan ke depan. Sehingga perencanaan pembangunan semakin baik, hasilnya pun optimal. Masak begitu dipermasalahkan?” kata Didik.
Seperti diketahui, politisi NasDem sekaligus Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem, Imam Syafi’i pada saat menanggapi jawaban wali kota atas pandangan fraksi-fraksi terkait RAPBD Surabaya 2020 sempat mengkritisi Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai turun ke lapangan karena bakal ikut Pilkada.
“Ini kan mau pilkada, saya langsung saja, Kepala Bappeko itu sering offside. Hal-hal yang seharusnya dikerjakan Kepala Dinas langsung dikerjakan sendiri. Sampai masuk-masuk ke kelurahan segala dan menjanjikan ke RW-RW akan mengakomodir programnya. Sampai menjanjikan kalau tidak bisa bakal mundur. Ini kan tidak bener,” kata Imam.
Imam mengingatkan agar Kepala Bappeko bekerja sesuai tugas dan fungsinya. “Hanya sampai perencanaan saja. Kalau sudah sampai program atau apa lainnya kan sudah offside,” kata Imam. (q cox)
