SURABAYA (Suarapubliknews) – Setelah Hendro Gunawan dilepas dari jabatannya sebagai Sekda Kota Surabaya pada Oktober 2022 lalu, posisinya dijabat oleh pelaksana harian (Plh) yaitu Erna Purnawati yang merupakan Asisten 1 Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan bahwa kinerja Plt sudah luar biasa maksimal, salah satunya bagaimana Bu Erna menjadi komunikator yang baik di pembahasan APBD Murni 2023.
“Namun lebih pas lagi kalau Sekda segera definitif, sehingga tidak terjadi polarisasi (gonjang ganjing) di internal Pemkot Surabaya,” ucap Toni-sapaan akrab Arif Fathoni, kepada media ini. Rabu (11/01/20223)
Untuk itu, politisi muda Partai Golkar yang kini menjabat Ketua Fraksi PG DPRD Surabaya ini berharap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa segera menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya.
Menurut Toni, jabatan Sekda Kota harus diisi oleh pejabat definitif. Sebab, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memiliki inovasi dan akselerasi.
Dengan pejabat Sekda Kota definitif, lanjut Toni, diharapkan dapat menunjang kinerja Wali Kota, terutama dalam merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Sehingga waktu Tahun 2023 ini bisa menjadi tahun bagi Pak Eri Cahyadi, untuk segera bisa merealisasikan RPJMD Tahun 2021-2026 yang sudah disepakati oleh DPRD,” ungkapnya.
Toni juga mengaku jika dirinya telah mendengar soal beberapa nama yang diajukan kepada Gubernur Jawa Timur, untuk menjadi Sekda Kota.
Diantaranya, Ikhsan yang saat ini menjabat Kepala Inspektorat, Irfan Widyanto saat ini sebagai Asisten II Wali Kota dan Lilik Ariyanto saat ini menjadi Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM).
Akan tetapi, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya ini berharap, siapapun yang menjadi keputusan Gubernur Jawa Timur nantinya. Bisa langsung membangun kemistri dan loyalitas mutlak kepada wali kota.
“Bagi saya, baik Wakil Wali Kota maupun Sekda itu kan istrinya Wali Kota. Artinya, akselerasi program segera terlaksana dengan baik. Karena Wali Kota dengan Sekda yang akan definitif nanti, sudah satu frekuensi tentang melayani masyarakat Surabaya yang heterogen ini,” harapnya.
Dengan Sekda Kota definitif, kata Toni, dapat menghapus gonjang-ganjing di internal birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tentang siapa yang akan ditetapkan. Sebab, Sekda Kota yang masih berstatus Plh dapat mengganggu didalam birokrasi pemerintahan.
“Otomatis mengganggu pemerintahan. Karena yang namanya Plt atau Plh itu otoritasnya tidak mutlak,” tegasnya. (q cox)
Selain akselerasi program-program pemkot, Toni juga menyinggung Tahun 2024 yang disebutnya sebagai tahun politik. Ia juga berharap dengan segeranya ditetapkan nama Sekda Kota Surabaya yang baru untuk masa jabatan Wali Kota yang akan berganti setelah Tahun 2024 mendatang.
“Tahun 2024 kan sudah Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Saya berharap di masa periode Sekda yang singkat ini, bisa langsung tune in (selaras) dengan apa yang dikehendaki oleh Wali Kota, dalam melayani warga Surabaya,” pungkasnya. (q cox)
