DPRD Surabaya Dorong Pemkot ‘Tagih dan Tindak’ Penunggak Pajak Perhotelan

SURABAYA (Suarapubliknews) – Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mahfudz, mendorong Pemkot Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) untuk segera menagih tunggakan pajak perhotelan, karena jumlahnya cukup besar dan sangat berpengaruh terhadap PAD Kota Surabaya.

Menurut Mahfudz, masalah ini menjadi salah satu kelemahan Pemkot Surabaya dari dulu hingga sekarang. Karena terkesan ‘tidak berani’ menindak para pengusaha yang punya hutang pajak.

“Ada beberapa tempat usaha yang punya hutang pajak. Seperti hotel di depan kita hotel Garden Palace punya hutang jumlahnya cukup fantastis. Ini potensi PAD yang masih tertahan,” terang Mahfudz. Senin (8/11/2021)

Saat melakukan koordinasi dengan pihak BPKPD Kota Surabaya di rapat anggaran, Mahfud dengan tegas menyampaikan jika masalah tersebut merupakan bagian dari tindak kriminal. “Menurut saya ya, hotel-hotel yang memiliki hutang pajak ke Pemkot merupakan tindak kriminal,” tegasnya.

“Karena tamu hotel sudah ditarik pajak saat menginap di hotel itu. Maka seharusnya tamu hotel yang merasa dirugikan oleh pihak hotel yang punya hutang pajak.,” imbuhnya.

Untuk itu, pengelola hotel bisa dilaporkan ke pihak berwajib. “Kasarannya, ini kan ngemplang pajak sebenarnya,” beber Mahfudz.

Rachmad Basari selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), ternyata membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, sedikitnya lima hotel yang masih punya tunggakan pajak ke Pemkot, yang salah satunya berada di Kawasan jalan Yos Sudarso, yakni Garden Palace.

“Ya betul memang ada beberapa hotel yang punya hutang pajak hotel. Tahunnya macam-macam,” akunya

Disinggung soal berapa jumlah hutang pajak Hotel di Jalan Yos Sudarso. Basari mengaku lupa berapa jumlah pastinya. “Saya nggak bawa data. Karena ada hutang pokok, ada denda,” papar dia.

Pihaknya mengaku telah melakukan beberapa upaya agar beberapa hotel yang memiliki hutang pajak ke Pemkot mau melunasi. Namun hingga hari ini, teguran Pemkot belum diindahkan oleh pihak hotel, sambung Basari.

“Ada upaya penagihan, termasuk stimulasi penghapusan data, udah kita lakukan itu,” kata Basari, usai mengikuti rapat anggaran di Gedung DPRD kota Surabaya. (q cox)

Reply