SURABAYA (Suarapubliknews) – Merespon rencana Walikota Surabaya Eri Cahyadi yang mendesak sekolah baik negeri maupun swasta untuk menerima kuota 5% siswa baru dari warga kurang mampu, Komisi D DPRD Surabaya bidang Pendidikan dan Kesra meminta agar disesuaikan dengan kemampuan anggaran belanja daerah Kota Surabaya.
“Kuota 5% siswa dari warga kurang mampu untuk SD dan SMP Negeri itu kan sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan sudah terlaksana, sementara untuk sekolah swasta ini yang belum ada aturannya baik Perwali, Perda, maupun aturan undang-undang di atasnya,” ujar Cahyo Siswo Utomo, anggota Komisi D di Surabaya, Kamis (09/02/23).
Menurut Cahyo, rencana Walikota Eri Cahyadi ingin adanya kuota 5% SD dan SMP swasta bagi siswa kurang mampu itu baik, namun harus melihat kemampuan APBD kita untuk mengcover 5% siswa SD dan SMP swasta. Itu perlu dicek lagi apakah mampu anggarannya, karena sekolah swasta tetap ada biaya meski dari warga kurang mampu.
“Siswa 5% ini kan nanti dibiayai Pemkot Surabaya meski sekolah di swasta,” terang politisi muda PKS Surabaya ini.
Untuk itu, dia menyarankan Kadispendik Surabaya untuk mengkalkulasi kembali soal anggaran untuk penerimaan siswa didik baru di SD dan SMP swasta, bagi warga kurang mampu hingga pra miskin.
“Tapi saya setuju jika kebijakan Eri Cahyadi mendesak SD/SMP swasta memberi kuato 5% siswa didik baru dari warga miskin demi keadilan pendidikan, namun kita lihat bagaimana aplikasinya karena menyangkut anggaran pendidikan,” ungkap Cahyo.
Sebeleumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh menyatakan, jika imbauan wali kota akan disampaikan kepada seluruh guru SD-SMP negeri maupun swasta. Yusuf memastikan, tidak ada lagi perbedaan laku antara siswa miskin dan non miskin.
“Kalau sekolah negeri kan otomatis sudah menggunakan anggaran swasta. Nah, khusus yang swasta, kita hitung lagi berapa warga miskinnya per sekolah,” kata Yusuf.
Mengenai pungutan terhadap siswa, Yusuf memastikan, sekolah negeri dan swasta tidak akan ada lagi penarikan berupa apapun. “Sesuai dengan amanat wali kota, para siswa harus dilakukan setara baik itu di negeri maupun swasta,” pungkas Yusuf. (q cox)
